YOGYAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi pegawai negeri maupun swasta guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat sorotan tajam.
Jogja Corruption Watch (JCW) memperingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara gegabah, terutama di wilayah strategis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, menegaskan bahwa kebijakan yang dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah ini harus dikalkulasi secara matang agar efisiensi BBM tidak justru mengorbankan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Kamba secara khusus menyoroti potensi pemilihan hari Jumat sebagai waktu WFH. Menurutnya, untuk kota tujuan wisata seperti Yogyakarta, pilihan tersebut justru berisiko kontraproduktif.
"Jika pilihannya WFH pada hari Jumat, maka potensi kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta justru meningkat. Sebab, terjadi mobilitas tinggi di akhir pekan, tidak hanya warga DIY tapi juga wisatawan luar daerah yang memanfaatkan momen long weekend," ujar Kamba dalam keterangan resminya, Rabu (25/3).
Ia menambahkan, alih-alih menghemat, mobilitas warga yang tinggi menjelang akhir pekan justru bisa memicu pemborosan BBM. "Jangan sampai tujuan awal untuk efisiensi justru tidak tercapai karena salah menentukan hari," imbuhnya.
Baca Juga: Dua Perahu Terbalik di Pantai Depok, Empat Nelayan Berhasil Diselamatkan
Lebih jauh, JCW menekankan bahwa aspek pelayanan publik tidak boleh terhenti atau melambat hanya karena adanya kebijakan bekerja dari rumah. Kamba mengingatkan bahwa penundaan layanan merupakan celah terjadinya perilaku koruptif.
"Mengurangi atau memperlambat waktu pelayanan publik itu merupakan perilaku korupsi. Misalnya, pembuatan KTP atau KK yang seharusnya sudah jadi dan bisa diambil pada hari Jumat, tapi harus diundur ke hari Senin karena kebijakan WFH. Ini yang harus diantisipasi," tegas Kamba.
Baca Juga: Dukung Penghijauan di Desa Bonosari, Astra Motor Yogyakarta Serahkan 1.000 Bibit Pohon Aren
Atas dasar tersebut, JCW menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu dalam beberapa pekan ke depan secara terbatas. Kebijakan ini dinilai tidak perlu diterapkan secara serentak di seluruh wilayah dan sektor di DIY.
"Perlu uji coba dulu. Jika dalam evaluasinya ternyata tidak efektif, mengganggu pelayanan publik, atau justru memicu pemborosan BBM karena mobilitas warga tinggi di akhir pekan, maka kebijakan WFH di lingkungan pegawai negeri maupun swasta, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebaiknya tidak diterapkan," pungkasnya.
Editor : Heru Pratomo