Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD dan Pemkab Purworejo Sepakati Raperda APBD 2025

J
Penulis: Jihan Aron Vahera❯

 


Advertisement

 

Sidang paripurna DPRD Purworejo
Sidang paripurna DPRD Purworejo

 

 

Advertisement

PURWOREJO - DPRD Purworejo dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada Jumat (29/11).

 

Kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Purworejo dalam rangka Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah atas Raperda tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Advertisement

 

Ketua DPRD Purworejo Tunaryo menyampaikan, dalam penggunaan APBD 2025, pihaknya memberikan sejumlah catatan. Mengingat, ada sejumlah proyek di Kabupaten Purworejo yang menjadi sorotan. "Perlu hati-hati jangan sampai  ada persoalan hukum," ungkapnya Jumat (29/11).

Adapu  proyek yang dimaksud antara lain, Hotel Ganeca dan Mini Zoo. Di 2025 ini, proyek Mini Zoo belum diberikan anggaran karena masih menunggu kajian hukum. Dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan anggaran untuk Mini Zoo berdasarkan rekomendasi BPK Rp 75 juta untuk kajian. Namun, sementara di 2025 diputuskan untuk Mini Zoo tidak diberikan anggaran terlebih dahulu.

 

Sedangkan, proyek hotel akan dilanjutkan pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp 11 miliar. Menurut Tunaryo, pembangunan fisik hotel sudah selesai. Sehingga, hanya memerlukan sentuhan akhir untuk penyelesaian. "Pertimbangan kami, mau tidak mau harus diselesaikan, supaya bisa digunakan dan meningkatkan PAD," imbuh dia.

 

Terpisah, Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebut, pada prinsipnya, pihaknya menerima hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPRD Purworejo tersebut untuk ditindaklanjuti dengan nota persetujuan bersama atas Raperda APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

"Sesuai ketentuan yang berlaku, kami akan segera ajukan Raperda APBD 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi," sebutnya. Dia berharap, proses evaluasi tersebut dapat berjalan lancar.

 

Selain itu, tindak lanjut atas hasil evaluasi dapat dipenuhi sesuai jadwal yang direncanakan. "Harapan kami, pertengahan Desember 2024, penetapan Perda tentang APBD 2025 dapat dilaksanakan," harap dia.

Advertisement

Artikel Terkait

Warga Swadaya Pasang 41 Ban di Titik Rawan Tikungan Gedang Kluthuk, Pemkab Mana?

Warga Swadaya Pasang 41 Ban di Titik Rawan Tikungan Gedang Kluthuk, Pemkab Mana?

Warga terpaksa mengandalkan swadaya untuk menambah pengaman di tikungan Gedang Kluthuk, ruas Jalan Jepitu-Wediombo, Jepitu, Girisubo. Sebanyak 41 ban bekas dipasang di titik rawan tersebut untuk membantu mencegah ...

Pemkab Kulon Progo Pakai Talent Pool, ASN Tak Bisa Ngendok di Satu Jabatan Saja

Pemkab Kulon Progo Pakai Talent Pool, ASN Tak Bisa Ngendok di Satu Jabatan Saja

Bupati Kulon Progo mengambil sumpah dan janji pada pejabat yang dilantik.Pemkab Kulon Progo Pakai Talent Pool, ASN Tak Bisa Ngendok di Satu Jabatan Saja

Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Tak Mampu Rampungkan Kasus PT. SAK 

Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Tak Mampu Rampungkan Kasus PT. SAK 

Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Tak Mampu Rampungkan Kasus PT. SAK 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer