Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kini masih menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Selama pandemi virus korona (Covid-19), kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Purworejo justru alami penurunan.
"Sepanjang 2020, kasus KDRT di Purworejo terjadi penurunan. Tetapi, kami tidak yakin itu benar-benar terjadi penurunan," kata Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsosduk-KBPPPA) Kabupaten Purworejo Budi Rahayu saat ditemui Radar Purworejo Jumat (12/3).
Pejabat yang akran disapa Yayuk tersebut menjelaskan, penurunan kasus KDRT justru terjadi saat pandemi di mana diketahui pendapatan atau perekonomian masyarakat menurun. Padahal, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT.
"Di beberapa daerah alami peningkatan. Justru, di sini alami penurunan," sambung Yayuk.
Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya penurunan kasus KDRT saat pandemi. Salah satunya karena pandemi menjadikan laporan terkait kasus KDRT menjadi tidak maksimal.
"Kami sebenarnya juga membuka laporan secara online. Sebab, pandemi ini kan kami tidak bisa menjangkau secara langsung. Diharapkan dengan layanan tersebut bisa lebih membantu," ujarnya.
Faktor lain yang mempengaruhi penurunan kasus KDRT itu yakni masih adanya budaya patriarki di mana laki-laki sebagai tulang punggung. Selain itu, perempuan masih memikirkan kelangsungan keluarganya.
"Dengan itu, perempuan serta merta tidak melaporkan apa yang terjadi untuk memperjuangkan haknya untuk bebas dari KDRT," lanjut dia.
Menurutnya, masyarakat menganggap KDRT merupakan ranah pribadi. Hal itu menjadi masalah yang cukup sulit diatasi.
Di sisi lain, sistem hukum dan sosial budaya yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Hal yang perlu dipahami adalah perempuan dan anak mempunyai hak atas rasa aman, mendapatkan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat.
”Oleh karena itu, kami bidang PPPA juga mengadakan pendampingan atau konseling untuk penanganan kasus KDRT dan kekerasan pada anak, untuk menekan jumlah korban KDRT. Setiap hari bisa melakukan pendampingan ke sini,” ujarnya.
Yayuk menyebutkan, dalam mengatasi hal tersebut pihaknya bekerja sama dengan mitra berjejaring. Di antaranya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rumah sakit, lebaga bantuan hukum, dinas sosial, dan Unit PPPA Polres Purworejo.
Mereka bersinergi untuk menekan dan menangani setiap pelaporan KDRT. Khususnya, kekerasan terhadap anak dan perempuan.
"Paling dominan memang kekerasan pada perempuan, ya. Kalau laki-laki masih jarang. Dari pelaporan tersebut akan kami analisa. Kalau sumbernya jelas, akan kami lakukan penjangkauan kepada korban," jelasnya.
Yayuk menuturkan, kasus KDRT yang ditangani di Kabupaten Purworejo selama 2020 ada 26 kasus. Rinciannya, kekerasan terhadap anak-anak berjumlah 10 kasus dan kekerasan terhadap dewasa tercatat 16 kasus.
"Kasus tersebut, di antaranya, kasus seksual, psikis, fisik, hingga penelantaran," sebut dia.
Sedangkan pada periode 2019 tercatat ada 40 kasus KDRT yang ditangani. Rinciannya yakni kasus kekerasan kepada anak 14 kasus dan dewasa sebanyak 26 kasus. (han/amd)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
