KULON PROGO - Kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat Bumi Binangun diklaim sebagai akumulasi tahun-tahun sebelumnya.
Klaim ini dilontarkan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan saat Rapat Kordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordalbang) Triwulan 1 di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (4/5).
Agung membeberkan fakta, banyak jalan di Bumi Bianngun tak mendapat perawatan atau pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin yang dimaksud adalah perawatan jalan seperti penambalan yang dilakukan setiap tahunnya.
Baca Juga: Pastikan Keaslian Produk, Pertamina Imbau Masyarakat Gunakan Fitur QR Code pada Tabung Bright Gas
"Kita harus akui, jalan rusak karena akumulatif, bukan tiba-tiba," ucap Agung, saat memberikan sambutan, Senin (4/5).
Agung menceritakan, jalan rusak dibiarkan selama belasan tahun tanpa perbaikan. Hal ini dipengaruhi pola anggaran yang belum menyentuh masalah kebutuhan infrastruktur masyarakat. Alhasil, kerusakan jalan menjadi bom waktu sejak 2025. Terutama saat kepemimpinanya.
Beban kerusakan jalan yang menumpuk, menyebabkan pemkab harus mengalokasikan anggaran besar pada infrastruktur. Selain itu, pemkab menghadapi masalah sosial berupa kekecewaan masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan infratsruktur rusak.
Padahal kerusakan jalan merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. "Kami tetap mengupayakan perbaikan, dimulai tahun ini dengan anggaran yang ditingkatkan," ungkapnya.
Menghadapi warisan masa lalu itu, Agung mengupayakan peningkatan infrastruktur dimulai 2026. Di tahun ini, terdapat peningkatan anggaran infrastruktur. Khusus untuk jalan, anggaran naik sekitar Rp 19 miliar. Selain infrastruktur jalan, infrastruktur pelayanan turut ditambah anggarannya, mulai dari program padat karya hingga rehab sekolah.
Selain peningkatan anggaran, pemkab juga mengupayakan sosialisasi kinerja pemkab melalui sosmed. Media sosial OPD digerakkan untuk memberikan informasi perihal pembangunan daerah. "Ada jalan desa rusak lapor ke kabupaten, ini juga harus disosialisasikan ke masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Kisah Pandawa: Ambisi Duryudana Kuasai Amarta, Prabu Kirmira Tewas di Tangan Bima di Hutan Kamyaka
Sattus jalan turut emnjadi fokus sosialisasi ke masyarakat. Status jalan kabupaten akan menjadi kewengan pemkab. Sedangkan, status jalan lain disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Baik nasional, provinsi, atau desa.
Sosialisasi ini digunakan untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Lantaran, masyarakat belum mengetahui status dan kewenangan penanganan jalan. Alhasil, banyak keluhan masyarakat justru tak tersalurkan ke pihak yang tepat.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Septi Adi Jati Prabowo mengatakan, telah ditugaskan untuk mengentaskan masalah kerusakan infrastruktur. Agenda terdekat berupa pemeliharaan rutin belasan ruas jalan rusak. "Kami juga mengupayakan penganggaran dari pemerintah pusat," ungkapnya. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo