RADAR PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen berhasil mempertahankan penghargaan predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan WTP atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 itu diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyampaikan, opini WTP dari BPK ini merupakan capaian ketujuh kali secara berturut-turut. Kondisi ini sebagai wujud komitmen serta hasil profesionalitas jajaran birokrasi di lingkup Pemkab Kebumen terkait tata kelola keuangan dan aset daerah. "Kami terus berkomitmen mempertahankan capaian prestasi WTP dari tahun ke tahun," kata Arif usai menerima piagam WTP dari BPK, Rabu (22/5) petang.
Arif berharap, opini WTP ini dapat menjadi motivasi peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD. Terutama berkaitan penyusunan perencanaan program pembangunan serta pelayanan masyarakat. "Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD," tandasnya.
Selain itu, Arif meminta agar jajaran tak berpuas diri dengan penghargaan yang diberikan BPK. Sebab masih terdapat catatan, yakni terkait hal bersifat administratif serta kepemilikan aset pemerintah daerah. Dia meminta dinas pengampu dapat menginventarisasi seluruh aset agar dapat digunakan secara optimal. "Tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan yang harus diperbaiki," ujarnya.
Plh Inspektur Daerah Mukhsinul Mubarok menambahkan, secara keseluruhan Kabupaten Kebumen menerima penghargaan WTP sebanyak sembilan kali. Namun sempat terjeda pada tahun 2016 silam. Kemudian di tahun 2017 hingga 2024 rutin meraih WTP selama tujuh kali berturut-turut.
Muhsinul menjelaskan, ada sejumlah indikator atau kriteria penilaian sebelum diberikan predikat WTP. Yaitu, penilaiam urgensi berkenaan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Kemudian, realisasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan regulasi. Terakhir, kecukupan atas catatan laporan sistem keuangan daerah. "Dengan penghargaan tujuh kali berturut-turut, maka kami bisa mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kebumen Sarimun mengapresiasi kerja kolaboratif antara eksekutif dan legilatif, sehingga layak diberikan penghargaan WTP dari BPK. Dia menegaskan, peraihan WTP ini juga menjadi bukti fungsi pengawasan DPRD berjalan dengan baik. "Saya bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat," katanya. (fid/pra)