KEBUMEN - Di penghujung tahun 2024, Pemkab Kebumen meraih penghargaan Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik terbaik tingkat Jawa Tengah. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh Ombudsman. Dari penghargaan ini Pemkab Kebumen mendapat nilai nyaris sempurna, yakni 97,53.
Sekda Kebumen Edi Rianto bersyukur atas prestasi yang berhasil diraih dari lembaga kredibel. Torehan prestasi ini menjadi bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian ini sekaligus sebagai buah dari kerja keras para ASN di lingkup Pemkab Kebumen dalam melayani masyarakat. "Pelayanan publik kita dipandang baik oleh pemerintah provinsi. Tentunya ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kinerja," ujarnya, Selasa (3/12).
Edi menegaskan, tugas pemerintah daerah utamanya mampu menghadirkan sistem pelayanan yang diharapkan masyarakat. Termasuk pelayanan bagi kelompok minoritas, anak-anak, disabilitas dan masyarakat lanjut usia.
Baca Juga: Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SR di Purworejo Sudah 75,21 Persen, Optimis Akhir Tahun Selesai
Baca Juga: DLHKP Kebumen Pastikan Penanganan Limbah APK Optimal
"Dengan penghargaan ini, sistem pelayanan publik kita sekarang masuk zona hijau dengan kualitas tertinggi," tuturnya.
Ia berharap seluruh instrumen pemerintahan di Kebumen terus meningkatkan kualitas terkait pelayanan publik. Entah itu peningkatan dari aspek pemenuhan standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan.
Selain itu, setiap dinas atau lembaga juga perlu mengambil peran lebih dengan inovasi menyangkut pelayanan masyarakat. Dengan begitu, hasilnya dapat dirasakan masyarakat luas. "Artinya tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi terus ditingkatkan dari tahun ke tahun," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kebumen Khanifudin menegaskan, prestasi tersebut diharapkan bukan sekadar penghargaan, tapi lebih penting implementasi kepada masyarakat. Di komisi bidang pemerintahan, dia meminta agar pelayanan masyarakat mengedepankan prinsip cepat, aman dan nyaman serta tanpa diskriminasi. "Kami terus mendorong, bagaimana eksekutif menjamin seluruh yang berkaitan dengan pelayanan rakyat. Jangan bedakan satu dengan yang lain. Semua itu sama," ujarnya. (fid)
Editor : Heru Pratomo