Riset oleh Yayasan Tifa, Konsorsium Jurnalisme Aman, dan Populix dengan melibatkan 655 jurnalis dari 38 provinsi tersebut dinilai penting sebagai tolok ukur kebebasan pers, sebagaimana ditegaskan Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan.
“Indeks ini penting untuk memastikan jurnalis bekerja dengan aman, agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa terpenuhi,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, dalam peluncuran IKJ 2025 di Erasmus Huis, Rabu (11/2).
Project Officer Jurnalisme Aman, Yayasan Tifa, Arie Mega, menilai fluktuasi indeks selama tiga tahun terakhir menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan dalam sistem perlindungan jurnalis. Pada tahun 2023 skor indeks 59,8 lalu naik menjadi 60,5 pada 2024, dan turun kembali menjadi 59,5 pada 2025.
“Ini buat saya tidak sekadar fluktuasi statistik saja tapi ini adalah tanda bahwa upaya perlindungan yang kita lakukan bersama ini belum menghasilkan perubahan yang benar-benar mendasar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Manajer Policy and Society Research Populix, Nazmi Tamara menyebut, riset ini memetakan tantangan keselamatan jurnalis dari berbagai dimensi. “Kami ingin melihat masalah yang dihadapi jurnalis, baik dari individu, perusahaan media, hingga faktor eksternal seperti regulasi dan peran negara,” ujar Nazmi.
Temuan paling menonjol terlihat pada pilar individu jurnalis. Sebanyak 67 persen responden menyatakan pernah mengalami kekerasan, meningkat signifikan dibandingkan 40 persen pada 2024. Bentuk kekerasan mengalami pergeseran, kini justru hambatan dalam menjalankan tugas seperti pelarangan peliputan dan pembatasan pemberitaan yang lebih banyak terjadi.
Selain itu, pembahasan turut mengulas situasi kebebasan pers selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Sebanyak 78 persen jurnalis menyatakan pernah menghadapi tekanan, khususnya ketika meliput isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah.
Kendala yang paling sering muncul adalah keterbatasan akses terhadap narasumber, sementara 41 persen tekanan dilaporkan berasal dari aparat.
Berdasarkan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025, sebanyak 58 persen jurnalis menyatakan pernah menahan atau membatasi liputan mengenai MBG. Isu lain yang juga kerap dibatasi adalah Proyek Strategis Nasional 52 persen dan kasus kriminalitas 49 persen.
"Posisi pertama diisi oleh isu liputan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini sekitar 58 persen responden yang menyatakan pernah melakukan censorship. Isu liputan MBG ini menjadi tulisan yang paling sering dilakukan swa-censorship," kata Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Tamara, di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Anggota Dewan Pers, Abdul Manan mengingatkan dampak sensor terhadap hak publik. “Jika sensor dan represi dibiarkan, yang paling dirugikan adalah publik karena kehilangan hak atas informasi,” katanya.
Penurunan persentase dalam Indeks Keselamatan Jurnalis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis kian melemah. Kondisi memprihatinkan ini sekaligus mengindikasikan semakin menyempitnya ruang gerak informasi di ruang publik.
Penulis : Lutfiyah Salsabil
Editor : Bahana.