KULON PROGO - Efek domino dari kebijakan pemerintah pusat memangkas dana desa (DD) dirasakan ratusan guru PAUD di Kulon Progo. Honor guru PAUD justru mengalami penurunan, padahal program MBG tetap berjalan.
Kepala Sekolah TK PAUD Pertiwi Pamardi Putra III Titin Rahayu memberikan saran ke pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan MBG. Ia justru meminta pemerintah agar menaruh perhatian ke kesejahteraan guru. Mulai dari kesejahteraan guru di tingkat SMA hingga PAUD.
"Kenapa honor guru PAUD turun, tetapi MBG jalan terus," ucap Titin, saat ditemui awak media di TK PAUD Pertiwi Pamardi, Padukuhan Gebangan, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kamis (7/5).
Baca Juga: Mayoritas Dipasarkan ke Bantul, Kampung Lele Asap Diresmikan di Kalurahan Banaran, Kulon Progo
Titin menjelaskan, program MBG dinilai tak mampu menuntaskan masalah pendidikan Indonesia. Lantaran, manfaat MBG tidak banyak dirasakan semenjak berjalan. Jika dijalankan di daerah prevalensi stunting tinggi, mungkin MBG bermanfaat. Namun, jika di tempatnya manfaat tak terlalu banyak. Mengingat makanan bergizi siswa mereka telah disediakan orangtua.
Sorotannya beralih ketika honor guru PAUD mengalami penurunan drastis. Padahal program MBG terus berjalan dan berpotensi bertambah. Kebijakan tersebut justru merugikan guru sepertinya. Pasalnya, honor guru PAUD di 2026 menurun menjadi Rp 350 ribu dari yang sebelumnya Rp 500 ribu.
Penurunan honor ini, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat memangkas dana desa. Alhasil, dana desa yang digunakan untuk biaya honor guru pun terdampak.
Baca Juga: Magelang Jadi Lokasi Program Global Pelestarian Pangan Lokal, Fokus Padi Lokal dan Umbi Langka
Anggaran MBG yang bertambah, menurutnya dapat digunakan untuk meningkatkan honor guru informal sepertinya. Lantaran, peran guru informal tergolong krusial. Mengingat pendidikan seperti PAUD dan TK bertugas menyiapkan anak untuk ke sekolah formal. "Kami masuk pagi pulangnya siang, karena mengurus administrasi," ungkapnya.
Titin menyampaikan, beban kerja guru TK dan PAUD hampir sama dengan guru formal pada tingkatan SD hingga SMA. Tak hanya mengajar, guru turut berkutat dengan urusan administrasi. Tak jarang guru PAUD perlu bantingan iuran untuk mencukupi operasional sekolah.
Kendati dengan penurunan honor, pihaknya memastikan tak ada perubahan dalam hal kualitas pendidikan. Guru PAUD tetap bekerja seperti biasanya, karena atas dasar pengabdian dan kecintaan dengan dunia pendidikan.
Baca Juga: Sindikat Kamboja Beraksi di Purworejo: Bermodal "Salah Sambung", Gasak Rp 452 Juta
Hal serupa juga diungkapkan guru PAUD Yuni Rahayu. Yuni mengaku sedih dengan pemotongan honor guru PAUD. Selama ini, honor guru PAUD sangat bergantung pada DD.
Jika DD dipangkas, honor ikut terdampak. Penurunan honor tak akan membuatnya kendor dalam mendidik generasi penerus. Sehingga, ia tetap bekerja seperti biasanya. "Kami tetap berusaha memberikan yang terbaik," ungkapnya. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo