Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menolak model pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus. Sebagai gantinya, pimpinan universitas mengusulkan dua skema keterlibatan berbasis akademik kepada pemerintah.
Dua skema tersebut meliputi kajian ilmiah oleh dosen terhadap SPPG yang telah beroperasi serta program magang mahasiswa secara langsung di lapangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur SPPG di dalam kampus. Menurutnya, terdapat cara yang lebih tepat dan lebih selaras dengan mandat akademik perguruan tinggi.
“Kalau tujuan membangun SPPG adalah menjadi living laboratory, itu tidak harus berada di dalam kampus. Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia. Sementara itu, SPPG yang sudah ada di luar kampus juga sudah cukup banyak,” ujar dosen yang akrab disapa Arin tersebut saat diwawancarai pada Kamis (14/5).
Kampus sebagai Mitra Kajian
Arin merinci dua peran konkret yang dinilainya paling sesuai dengan kapasitas dan mandat perguruan tinggi dalam ekosistem program MBG.
Pertama, dosen dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari bidang gizi, kesehatan, pertanian, hingga manajemen, didorong untuk melakukan kajian akademik terhadap SPPG yang telah beroperasi di luar kampus. Kajian tersebut mencakup evaluasi komposisi gizi, analisis anggaran, hingga penilaian ketepatan sasaran penerima manfaat.
Baca Juga: Mayat Ditemukan Terkubur di Belakang Rumah Warga Andong Boyolali, Polisi Lakukan Otopsi
“Perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait komposisi gizi, langkah pencegahan keracunan makanan, maupun evaluasi dari sisi efisiensi anggaran,” jelasnya.
Kedua, mahasiswa dari program studi yang relevan dapat difasilitasi untuk menjalani magang langsung di SPPG yang telah terbentuk. Skema tersebut dinilai lebih efisien karena mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan secara nyata tanpa kampus harus menanggung beban pembangunan dan operasional dapur baru.
Muhammadiyah Sudah Memiliki Ekosistem
Guru Besar Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY tersebut juga menyoroti keunggulan struktural yang dimiliki Muhammadiyah. Menurutnya, UMY dan jaringan amal usaha Muhammadiyah telah memiliki ekosistem yang terhubung secara organik dengan sasaran program MBG.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Harga Migor dan Gula Pasir Diprediksi Meroket: Pemkot Jogja Siapkan Antisipasi Ini
Sekolah-sekolah Muhammadiyah, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, merupakan bagian dari institusi yang menjadi penerima program MBG. Dengan demikian, jalur kolaborasi antara UMY dan SPPG Muhammadiyah secara praktis telah tersedia tanpa perlu membangun koneksi baru dari awal.
“Kita mendukung dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, karena banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah bergerak di lingkup TK, SD, SMP, hingga SMA, sebenarnya kita sudah terhubung langsung dengan SPPG itu sendiri,” ungkapnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Arin menilai UMY tidak perlu membangun fasilitas fisik SPPG di dalam kampus untuk bisa berkontribusi secara signifikan.
Baca Juga: Mayat Ditemukan Terkubur di Belakang Rumah Warga Andong Boyolali, Polisi Lakukan Otopsi
Menurutnya, kolaborasi dengan unit SPPG Muhammadiyah yang sudah beroperasi—didukung oleh kapasitas akademik UMY—merupakan model kerja sama yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Arin menambahkan, model tersebut dapat menjadi jalan tengah agar kampus tetap relevan dan berkontribusi nyata dalam program prioritas nasional tanpa harus meninggalkan identitasnya sebagai institusi ilmu pengetahuan
Editor : Heru Pratomo