RADAR PURWOREJO - DPRD Purworejo berharap agar proyek Mini Zoo Purworejo yang terletak di Jalan Purworejo-Magelang, Kelurahan Keseneng, Kecamatan/Kabupaten Purworejo jangan sampai terbengkalai. Beberapa rekomendasi di antaranya dengan redesain mini zoo.
Diketahui sebelumnya, proyek tersebut telah diaudit oleh tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Dari hasil audit tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo agar memerintahkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata (Dinporapar) Purworejo untuk menunjuk tenaga ahli yang independen untuk menilai kelayakan dan fungsi bangunan mini zoo.
Saat ini, proyek tersebut telah selesai dinilai oleh tim ahli independen dari Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP). DPRD Purworejo juga telah menerima hasil audit dari UMP dan memang ditemukan kerusakan bangunan di mini zoo. "Hasil penilaian tim ahli, ada dua rekomendasi untuk proyek mini zoo itu yaitu rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang," tutur Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Jumat (2/8).
Untuk rekomendasi jangka pendek yaitu meminimalkan kerusakan akibat pergerakan tanah di lokasi mini zoo. Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus melakukan antisipasi terhadap gerakan tanah, utamanya pada saat memasuki musim penghujan.
Cara meminimalkannya yaitu dengan mengelola limpahan air, dengan penambahan drainase di lokasi. Untuk mencegah longsor harus memperbanyak penanaman vegetasi serta penambahan volume timbunan dan pemadatan. "Rekom jangka panjangnya perlu adanya redesain. Apakah lokasi mini zoo saat ini akan dipakai untuk kawasan hutan atau taman kota," bebernya.
Berkaca dari kebun binatang di tempat lain, Dion sebenarnya tidak setuju dengan adanya mini zoo di Purworejo. Sebab, ada sejumlah kebun binatang dengan kondisi hewan-hewan yang memprihatinkan karena kekurangan biaya pemeliharaan. "Kita perlu duduk bersama, memperoleh masukan semua pihak, akan dimanfaatkan untuk apa (mini zoo)," tegasnya.
Menurutnya, perlu sejumlah aspek yang harus dipikirkan, salah satunya aspek keuntungan. Meski nantinya, pemanfaatan berubah, tapi harus tetap dimanfaatkan. Politikus PDIP itu berpesan, jangan sampai terbengkalai tetapi tetap harus melihat aspek keamanan. “Jangan sampai uang milik pemerintah daerah (pemda) yang sudah diinvestasikan hilang begitu saja," ungkap dia. (han/pra)