GUNUNGKIDUL – Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul menargetkan 3,1 juta wisatawan berkunjung ke wilayahnya.
Dari jumlah itu, diharapkan 500 ribu di antaranya terserap ke berbagai destinasi unggulan pada momen Nataru.
Ini untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang hingga kini masih belum memenuhi target.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Gunungkidul Supriyanta mengungkapkan, hingga awal Desember ini, kunjungan wisata di Gunungkidul sudah mencapai sekitar 2,6 juta wisatawan.
Di antara 500 ribu wisatawan itu diproyeksikan bisa menyumbang PAD sekitar rp 7 miliar.
Angka itu diharapkan mampu menembus target PAD pariwisata tahun ini, yang hingga awal Desember baru mencapai Rp 25,5 miliar dari target tahunan.
“Target PAD 2025 kami sebesar Rp 33,5 miliar. Untuk tahun ini posisi pendapatan masih Rp 25,5 miliar. Jadi capaian Rp 7 miliar saat libur Nataru ini sangat menentukan,” ujarnya kepada wartawan Jumat (12/12/2025).
Selain itu, untuk mengoptimalkan pendapatan, Dispar menerapkan skema pembayaran nontunai menggunakan QRIS di tempat pemungutan retribusi (TPR) maupun sejumlah warung di kawasan wisata.
Mekanisme ini dinilai mempercepat transaksi sekaligus meminimalisasi potensi antrean panjang di pintu masuk wisata.
Ia menyebut pembayaran nontunai langsung masuk ke kas daerah, sehingga lebih aman dan mudah dipantau.
“Selain itu, prosesnya cepat karena tidak perlu ada pengembalian uang atau hitung-menghitung seperti transaksi tunai,” jelasnya.
Transaksi digital juga dinilai mampu mengantisipasi risiko pemalsuan tiket retribusi. Dispar juga mengimbau wisatawan tidak membeli tiket retribusi melalui biro atau penyedia jasa wisata, demi memastikan keaslian dan kesesuaian harga.
“Selama ini belum ada kasus pemalsuan tiket. Namun tetap harus diantisipasi, karena jika terjadi jelas akan berdampak pada PAD,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Dispar Gunungkidul Eko Nur Cahyo menegaskan, telah menerbitkan dua surat edaran terkait penyelenggaraan wisata selama libur Nataru.
Salah satu poin krusial, kewajiban pedagang mencantumkan harga pada menu atau barang dagangan.
“Ini untuk mencegah praktik nuthuk yang merugikan pengunjung. Dengan harga yang terpampang jelas, transaksi jadi lebih transparan dan wisatawan merasa aman,” tegasnya.
Pihaknya juga telah melakukan monitoring evaluasi (monev) pada seluruh jenis destinasi, mulai wisata gua, sungai, bukit, hingga pantai.
Meski cuaca ekstrem masih melanda, ia memastikan seluruh destinasi dinyatakan aman untuk dikunjungi.
“Kami berkoordinasi dengan BPBD. Dari hasil kajian dan monitoring lapangan, tidak ditemukan indikasi potensi bencana seperti longsor yang dapat mengancam wisatawan,” tambahnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita