“Yang harus diawasi itu adalah keberadaan jamaah umrah mandiri,” kata Selly dalam keterangannya di Cirebon, Jawa Barat, dikutip dari Antara News, Rabu (4/3).
Menurut Selly, jamaah umrah mandiri perlu mendapat perhatian khusus karena pola keberangkatan dan kepulangan mereka berbeda dengan jamaah yang menggunakan biro perjalanan resmi.
Ia menyebut, sebagian dari mereka berpotensi pulang ke Indonesia melalui penerbangan tidak langsung dengan transit di sejumlah negara.
“Mereka bisa saja melakukan kepulangan tidak menggunakan pesawat yang direct, langsung ke Indonesia, tetapi berangkat melalui negara-negara transit,” ujar Selly.
Dengan kondisi tersebut, menuntut pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan negara-negara transit melalui perwakilan RI, baik KJRI maupun Konsulat Jenderal, terutama di wilayah yang terdampak konflik.
Selly menjelaskan saat ini DPR telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah guna mengawal perlindungan sekitar 58.000 jamaah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi agar keamanan serta proses kepulangan jamaah dapat berjalan lancar.
“Sehingga mau tidak mau Kemenhaj harus juga melakukan sweeping terhadap para jamaah yang ada di sana (Arab Saudi),” ucap Selly.
Selain itu, DPR mendorong antisipasi terhadap kemungkinan keterlambatan kepulangan, termasuk kesiapan akomodasi dan logistik.
Berdasarkan data terbaru, sekitar 6.000 jamaah umrah telah kembali ke Tanah Air.
Pemerintah pun diminta terus memperbarui informasi secara berkala dan mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan umrah hingga situasi di Timur Tengah dinilai lebih kondusif.
“Yang paling terpenting adalah mengimbau kepada para jamaah umrah di Indonesia, menunggu untuk bisa atau menahan diri untuk tidak melakukan pemberangkatan,” tutur Selly Andriany Gantina.
Penulis: Lutfiyah Salsabil
Editor : Bahana.