Ada Dugaan Window Dressing Rp 16 M, DPRD Kulon Progo Minta BPKP Audit PT.SAK

KULON PROGO - Prahara dugaan korupsi BUMD PT Selo Adikarto (PT.SAK) terus berlanjut. DPRD Kulon Progo menemukan adanya potensi kerugian sebesar belasan miliar rupiah. Termasuk arahan untuk audit dari BPKP yang digunakan untuk menentukan nasib PT.SAK.
Ketua Komisi 1 DPRD Kulon Progo Suryanto mengaku sudah mengundang bagian hukum, perekonomian, BKAD, dan Inspektorat Daerah Kulon Progo, Senin (6/4). Secara khusus, DPRD meminta paparan dari pemkab mengenai pengelolaan PT.SAK.
"Dari kami meminta agar ada audit menyeluruh di PT.SAK oleh BPKP," ucap Suryanto, Senin (6/4).
Suryanto menjelaskan, sejauh ini APBD Kulon Progo telah menyumbang penyertaan modal untuk PT.SAK senilai Rp 32 miliar yang digelontorkan mulai 2017 hingga 2022. Dari penyertaan modal itu, PT. SAK telah memberikan dividen senilai Rp 14 miliar. Alhasil ada potensi kerugian yang ditanggung daerah atas penyertaan modal itu.
Berjalannya waktu, PT.SAK tersangkut kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi. Bupati sebagai perwakilan pemegang saham lantas mengeluarkan keputusan penghentian sementara operasional PT.SAK.
Penghentian sementara ini, menjadi sorotan DPRD untuk melihat nasib PT.SAK selanjutnya. "Audit menyeluruh oleh BPKP, hasil rekomendasinya menjadi patokan," ungkapnya.
Suryanto menjelaskan, pemkab perlu melakukan audit menyeluruh pada tubuh PT.SAK. Audit dapat menggunakan lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit tak hanya berfokus pada menilai jumlah kerugian.



