Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, sistem pengawasan pemanfaatan TKD terus berlanjut. Hasil dari laporan masyarakat, delapan pengembang itu memanfaatkan TKD yang tersebar di Kalurahan Caturtunggal dan Condongcatur Depok Sleman. " Dilakukan BAP setiap Selasa. Hari ini (Selasa, Red) sudah banyak yang datang untuk menjawab panggilan-panggilan, yang sudah hadir delapan orang," katanya kemarin (30/5).
Noviar menjelaskan mayoritas pengembang membangun perumahan cluster dengan luasan antara 100 meter hingga 300 meter. Ada juga yang hanya membangun satu rumah. Pemanggilan tersebut dalam rangka untuk memastikan kegiatan pembangunan punya izin atau tidak. "Yang itu banyak yang bentuk-bentuk klaster ada yang 4 rumah isinya, ada yang isinya satu rumah. Itu masih kami dalami dulu, yang lain-lain masih dalam proses juga. Harus berhati-hati juga bahwa TKD ini sudah berizin atau belum," ujarnya.
Namun, pada prinsipnya kegiatan yang dilakukan pengembang di atas TKD melanggar peraturan lantaran TKD dilarang untuk dibangun hunian. Maka jika dipastikan ada pelanggaran, pihaknya akan melakukan penyegelan. Pemprov DIJ pun juga akan melakukan proses hukum. "Belum ada rencana penyegelan dalam pekan. Nanti kami kumpulkan dulu berkas-berkasnya," jelasnya.
Pihaknya berupaya penertiban pemanfaatan TKD akan terus dilakukan. Tak hanya menyasar perumahan klaster melainkan perumahan-perumahan luas. Penertiban juga menyasar kos-kosan eksklusif. Rata-rata penertiban ada di tiga tempat yakni Kalurahan Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwo. Ada yang punya kavling, TKD yang sudah dikavling-kavling. Ada yang dalam bentuk satu hamparan, dalam bentuk kos-kosan eksklusif ada yang 50, 100 kamar. “Ya rata-rata di tiga tempat itu," tambahnya. (wia/din)
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
