Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wujud Komitmen Berantas Korupsi

A
Penulis: Administrator❯
SRAWUNG: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkesempatan mengunjungi Bante Sri Pannavaro Mahatera di Vihara Mendut, Selasa(15/8/23).Naila Nihayah/Radar Jogja
SRAWUNG: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkesempatan mengunjungi Bante Sri Pannavaro Mahatera di Vihara Mendut, Selasa(15/8/23).Naila Nihayah/Radar Jogja
RADAR PURWOREJO - Polres Kulon Progo dan Pemkab Kulon Progo menjalin kerja sama penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) demi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Kerja sama itu dikuatkan dengan penandatanganan MoU antara Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setyowati dan Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Ruang Rapat Sanika Satyawada Polres Kulonprogo, Jumat (15/9/23).

Nunuk Setyowati mengatakan, sebetulnya kerja sama terkait penanganan tipikor sudah terjalin sejak lama. Hanya saja belum ada kesepakatan tertulis terkait optimalisasi kinerja penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. "Ini ada hitam di atas putihnya," ucapnya.

Dijelaskan, beberapa poin kerja sama ini lebih mengedepankan audit internal dari pemkab terlebih dahulu melalui peran Inspektorat daerah untuk memastikan ada tidaknya unsur tipikor dalam setiap auditnya."Proses ini sekaligus memudahkan Polres Kulon Progo ketika menangani tindak pidana korupsi. Jadi yang dikedepankan tetap peran inspektorat daerah, mereka yang akan melaksanakan audit investigasi terlebih dahulu," jelasnya.

Baca Juga: Banyak Lahan Tak Bertuan di Kulon Progo Buat Penerbitan IPL Tol Jogja-YIA Molor

Ni Made Dwipanti Indrayanti mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Polres Kulon Progo dalam kerja sama yang telah disepakati bersama. Menurutnya ini menjadi kemajuan besar terhadap upaya pencegahan dan penanganan tipikor di Pemkab Kulon Progo dalam menghindari risiko kerugian keuangan negara dan berdampak positif pada optimalisasi pelayanan pada masyarakat. Ini menjadi satu titik tolak bagaimana ke depan lebih optimal dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. “Sebab masyarakat butuh kepastian dan penanganan yang cepat dan tepat," katanya. (tom/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Lima Persen, Buruh di Kulon Progo Minta UMK 2027 Naik Rp 126.550

Lima Persen, Buruh di Kulon Progo Minta UMK 2027 Naik Rp 126.550

Pemkab Kulon Progo nantinya, akan menghitung nilai penyesuaian. Nilai tersebut berasal dari komponen angka inflasi provinsi ditambah hasil perkalian antara angka pertumbuhan dengan variabel yang mewakili kontribusi tenag

Panen Raya, Cabai Pesisir Kulon Progo Rutin Dikirim ke Jabodetabek hingga Bengkulu

Panen Raya, Cabai Pesisir Kulon Progo Rutin Dikirim ke Jabodetabek hingga Bengkulu

Panen Raya, Cabai Pesisir Kulon Progo Rutin Dikirim ke Jabodetabek hingga Bengkulu

 Tujuh Kepala OPD Sudah Diwawancarai, Pengisian Jabatan Sekda Kulon Progo Gunakan Talent Pool

Tujuh Kepala OPD Sudah Diwawancarai, Pengisian Jabatan Sekda Kulon Progo Gunakan Talent Pool

Kepala BKPSDM Kulon Progo Triyanto Raharjo Tujuh Kepala OPD Sudah Diwawancarai, Pengisian Jabatan Sekda Kulon Progo Gunakan Talent Pool

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer