Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kebumen melalui juru bicara Noviandri Dwi Alhadi. Meskipun capaian PAD Kebumen melebihi 100 persen, namun capaian retribusi hanya mencapai 93,56 persen. Capain retribusi daerah yang tidak memenuhi target ini merupakan pekerjaan rumah (PR) yang terus berulang setiap tahunnya. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah target yang dipasang terlalu tinggi, atau tidak tercapainya retribusi dikarenakan oleh faktor lain. "Atau ada faktor lain yang berpenharuh, pemerintah daerah harus menganalisis lebih jauh," jelasnya saat rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 kemarin (16/6).
Selain itu hal yang sama juga terjadi pada kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat yang hanya terealisasi sebesar 70,88 persen dari anggaran sebesar Rp 23,5 Miliar. Padahal kegiatan ini untuk menunjang terwujudnya Universal Health Coverage. Didapati pula, serapan untuk kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTS, Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan non Islam Setara SD dan SMP masih di bawah 80 persen. Dari identifikasi, paling tidak terdapat 7 SMP dengan kondisi tersebut. "Dengan serapan paling rendah di SMPN 1 Padureso dengan angka 69,83 persen. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama kondisi tersebut?," tanyanya.
Sementara untuk Dinas Kesehatan, lanjutnya, belanja pengadaan tanah dengan anggaran sebesar Rp 1,6 Miliar di tahun lalu. Hanya saja, realisasinya sebesar 71,61 persen. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan yang memiliki anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,7 Miliar, realisasinya hanya mencapai 28,52 persen. Namun disisi lain belanja pegawai pada kegiatan tersebut tercapai 100 persen. "Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita hanya terealisasi sebesar 32,82 persen ari anggaran sebesar Rp 1,66 Miliar," bebernya.
Pihaknya, juga mengidentifikasi terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan tingkat serapan dibawah 70 persen. Diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kebumen. Yang mana kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan hanya 64,52 persen, 58,53 persen untuk kegiatan pemberdayaan petani pemakai air dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemerintahan sebesar 32,08 persen.
Ada pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan kegiatan droping air bersih hanya 6,78 persen. "Serta pada Dinas Tenaga Kerja dan KUKM dengan capaian kegiatan hanya sebesar 61,63 persen untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi sebesar 59,21 persen, kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 57,27 persen dan pengembangan sarana pemasaran produk UMKM 62,91 persen," lanjutnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Kembang (PPP) DPRD Kebumen melalui juru bicara Pairi menuturkan hal serupa. Bahwa hanya pos retribusi yang hanya mencapai 93,56 persen dari target. Sementara PAD dari pajak daerah mencapai 112,46 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 118,76 persen , dan lain-lain PAD yang sah 131,98 persen. Menurutnya, penerapan kebijakan sistem penarikan retribusi secara elektronik (e-retribusi) adalah cara yang bisa dipilih pihak eksekutif. Hal ini karena dapat mengefisienkan biaya operasional juga mampu menekan potensi penyimpangan atau kebocoran pembayaran. "Sehingga pendapatan bisa dimaksimalkan," harapnya.
Terkait dengan belanja daerah, lebih dari Rp 130 Miliar anggaran untuk belanja operasi yang tidak terserap. Terbukti dengan sisa anggaran terbesar berasal dari belanja pegawai serta dari belanja barang dan jasa. Jika hal itu terjadi lagi, anggaran yang ada bisa dialihkan untuk guru honorer atau tidaj tetap, maupun tenaga di organisasiperangkat daerah (OPD) yang masih mendapatkan gaji di bawah UMR. "Belanja tak terduga juga memiliki serapan yang rendah hanya sebesar 66,83 persen," ungkapnya. (eno/din/er)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
