Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiga OPD dalam Sorotan DPRD

A
Penulis: Administrator❯
KASUS MELANDAI: Lokasi isolasi terpadu (isoter) Kabupaten Purworejo saat masih menampung pasien. Saat ini sudah kosong. (BPBD PURWOREJO FOR RADAR PURWOREJO)
KASUS MELANDAI: Lokasi isolasi terpadu (isoter) Kabupaten Purworejo saat masih menampung pasien. Saat ini sudah kosong. (BPBD PURWOREJO FOR RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kebumen memberi catatan terhadap eksekutif terkait realisasi pengelolaan pendapatan dan belanja. Hal itu disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD 2021, Senin (4/7).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Fitria Handini menyampaikan, masih terdapat tiga OPD di lingkungan Pemkab Kebumen dalam hal pengelolaan pendapatan dibawah target. Yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). “Kami menyoroti ada beberapa OPD pengelola pendapatan yang realisasi pendapatannya di bawah 70 persen,” ucap Handini.Terkait pengelolaan belanja, lanjut Handini, FPDI Perjuangan juga memberikan catatan urusan pemerintahan yang memiliki capaian belanja kurang dari 80 persen. Seperti urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi dan UKM, urusan perindustrian dan transmigrasi. “Mohon dijelaskan faktor kunci masing-masing perangkat daerah yang menjadi penyebab, sehingga realisasinya cukup jauh dari target ditetapkan,” tandasnya.

Khusus untuk urusan koperasi dan UKM, capaian serapan belanja bantuan sosial hanya sebesar 63,18 persen. Sedangkan untuk urusan transmigrasi justru lebih rendah hanya berkisar 2,98 persen. Atas hal tersebut pihaknya meminta penjelasan dari eksekutif. “Mohon dapat dijelaskan faktor kunci masing-masing perangkat daerah yang menjadi penyebab. Sehingga realisasinya cukup jauh dari target ditetapkan,” sambungnya.

Ketua FPDI Perjuangan Kebumen Tongat menambahkan, pihaknya akan terus mendorong penguatan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu roda pemerintahan bias berjalan secara optimal dengan menjunjung ketentuan peraturan perundang-undangan.“Badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) penting membahas raperda dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dia juga turut mengapresiasi capaian pendapatan daerah sebesar 103 persen pada tahun 2021. Kontribusi capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun lalu sebesar 118 persen. Artinya, secara umum seluruh elemen terlibat dalam proses penggalian PAD bekerja dengan baik. “Sudah cukup bagus, tinggal tahun berikutnya mesti lebih ditingkatkan kembali,” terangnya. (fid/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer