Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Alokasikan DAU Rp 6 M

A
Penulis: Administrator❯
JELASKAN: Suasana audiensi Komisi IV DPRD Purworejo dengan koordinator pendamping Program Keluarga Harapan terkait bantuan sosial di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (13/8). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
JELASKAN: Suasana audiensi Komisi IV DPRD Purworejo dengan koordinator pendamping Program Keluarga Harapan terkait bantuan sosial di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (13/8). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Pemkab Kebumen menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 miliar pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bersumber dari dana alokasi umum (DAU), yang akan disalurkan kepada masyarakat menjadi beberapa program.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menjelaskan, penyertaan DAU merupakan instruksi atau arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sikap kenaikan harga BBM. DAU tersebut diambil dari penyertaan anggaran untuk infrastruktur. “Sebelumnya untuk pembuatan jalan, irigasi, kita potong untuk penguatan ekonomi masyarakat,” jelas Arif saat menggelar rapat terbatas kemarin (6/9).

Anggaran itu, nantinya akan dijabarkan menjadi beberapa program maupun kegiatan. Meliputi bantuan transportasi, padat karya, pembukaan lapangan kerja, hingga operasi pasar.

Pemkab, kata Arif, saat ini sudah menentukan sasaran prioritas penerima. Yakni akan fokus diberikan kepada masyarakat kurang mampu di lima kecamatan penyumbang angka kemiskinan tertinggi. Antara lain Kecamatan Sempor, Karangsambung, Karanggayam, Sadang, dan Alian. “Mulai bergerak pada Oktober sampai Desember. Kalau bantuan pemerintah pusat itu untuk semua,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, pemkab bakal melakukan operasi pasar. Untuk memastikan stok kebutuhan pangan masyarakat aman. Operasi pasar ini untuk memantau langsung fluktuasi harga pascakenaikan BBM. “Yang naik sekarang baru cabai dan bawang merah. Kebetulan di Kebumen sudah mulai panen raya cabai. Jadi InsyaAllah bisa terkendali,” ujarnya.

Selain itu, pemkab juga akan saling mengisi dengan pemerintah pusat terkait jaring pengaman sosial dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Diperkirakan pada pekan ini pemerintah pusat akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa kompensasi BBM. Bantuan tersebut akan diberikan dua bulan sekali melalui Kantor Pos terdekat selama empat bulan. Mulai September hingga Desember. “Per bulannya dihitung Rp 150 ribu,” ujarnya.

Lebih lanjut, program jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat juga akan berbentuk sembako. Serta bantuan yang bersumber dari dana desa (DD). “Jumlah penerima kita sesuaikan dengan data pusat, yang jelas ada ratusan ribu,” sebutnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kebumen Dodi Supriyanto mengatakan, sebelum pemkab menyalurkan bantuan terlebih dulu harus menyajikan data calon penerima terbaru. Ia juga meminta update data setidaknya diperbarui realtime atau secara berkala. Hal ini penting agar bantuan yang diterima tepat sasaran. Karena penyaluran bantuan, juga berpotensi menimbulkan potensi konflik sosial di tengan masyarakat. “Harus belajar dari bantuan pemerintah kemarin. Ada kerancuan, makanya perlu jadi perhatian,” ucapnya. (fid/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer