Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini disampaikanArif saat rapat bersama para kepala SD Negeri di Karanganyar, Kebumen, Selasa (20/9). Arif tidak menampik komite sekolah negeri di Kebumen masih melakukan tarikan sumbangan. Hanya saja, kata dia, yang perlu menjadi catatan ketika pelaksanaan harus bersifat sukarela atau tanpa paksaan. “Sumbangan ini kan tidak bisa ditentukan besarannya dan harus melalui komite. Nah ini masih bisa dibenarkan,” jelasnya.
Arif menyatakan, perlu adanya aturan jelas secara rinci tentang batasan dan mekanisme pelaksanaan agar tarikan oleh komite tidak menjadi bias. Hal ini untuk mengantisipasi pihak yang merasa dirugikan khususnya wali murid. Apalagi belum lama ini ramai adanya keluhan dari wali siswa terkait dugaan sumbangan oleh komite yang sudah ditentukan. “Nanti akan kita buat surat edarannya tentang tata caranya soal sumbangan tadi,” terangnya.
Komite sekolah sendiri merupakan wadah atau lembaga mandiri beranggotakan beberapa unsur. Meliputi wali murid, tokoh masyarakat, serta orang yang dianggap peduli dengan dunia pendidikan. Fungsinya menentukan kebijakan dengan mengedepankan asas gotong royong, demokratis dan akuntabel. “Namanya sumbangan tidak ada paksaan, keluarga miskin juga tidak boleh ditarik, kegiatan peruntukannya juga jelas, serta pengawasan ini yang lebih penting,” kata Arif.
Dalam Permendikbud dijelaskan komite sekolah memiliki tugas diantaranya memberikan pertimbangan penentuan arah kebijakan dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah. Lebih dari itu komite sekolah bisa menggalang dana dari berbagai sumber termasuk wali murid melalui upaya kreatif dan inovatif. “Komite ini untuk menunjang kemajuan sekolah. Apa sih kebutuhan sekolah yang belum tercover oleh BOS. Oh ternyata ada lomba dan lain-lain,” terang Arif.
Arif menjelaskan, tarikan sumbangan dari komite tidak terlepas untuk peningkatan layanan mutu pendidikan. Sebab sejauh ini masih ada beberapa kegiatan sekolah tidak tercover dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kemudian dari hasil tarikan itu digunakan menutupi kekurangan pembiayaan program atau kegiatan di satuan pendidikan. “Sekolah mau mengadakan kegiatan ini. Apakah ada yang berkenan membantu. Membantu kan terserah ada Rp 2 ribu, Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu, nggak ada patokan,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, komite maupun pihak sekolah mutlak tidak diperbolehkan menarik sumbangan dengan menentukan jumlah besaran. Artinya praktik tarikan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Soalnya sejauh ini masih banyak ditemui kasus atau laporan adanya pungutan berkedok sumbangan. “Sekolah, komite atau siapapun tidak boleh menyiasati sumbangan. Dan kami tegas tidak boleh ada sumbangan rasa pungutan,” bebernya.
Farida menegaskan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan atau biaya pendidikan dasar hingga menengah untuk masyarakat. Karena itu fenomena pungutan yang kini masih marak terjadi tentu harus menjadi perhatian bersama. Ia pun mengingatkan tentang rambu-rambu tarikan sumbangan. Misalnya dalam pelaksanaan tidak mematok batasan nominal, menentukan jangka waktu serta ada muatan paksaan. “Kami sampaikan filosofinya sekolah negeri itu tidak boleh ada pungutan yang disiasati dalam bentuk apapun,” sambungnya. (fid/pra)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
