Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satu Orang Terdaftar Anggota Dua Parpol

A
Penulis: Administrator❯
KLARIFIKASI: KPU Purworejo saat melakukan koordinasi dengan Bawaslu Purworejo dan insan media saat acara gathering, kemarin.
KLARIFIKASI: KPU Purworejo saat melakukan koordinasi dengan Bawaslu Purworejo dan insan media saat acara gathering, kemarin.
PURWOREJO, Radar Purworejo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo menyoroti adanya data ganda eksternal partai politik (parpol) yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024. Yakni, terdapat satu orang yang menjadi anggota di dua partai politik sekaligus.
Anggota KPU Purworejo Akmaliah menyebutkan, terkait data ganda eksternal tersebut, pihaknya akan menyurati parpol untuk membuat surat pernyataan dari yang bersangkutan. "Ketika dilihat data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) itu ganda akan kami lakukan klarifikasi," ungkapnya, Rabu (28/9).
Namun, jika dilihat data orang yang bersangkutan di parpol satu lengkap dan di parpol lain tidak lengkap maka yang tidak lengkap tersebut langsung berstatus tidak memenuhi syarat (TMS). "Tetapi kalau dua-duanya lengkap akan kami lakukan klarifikasi. Jika yang bersangkutan menyatakan ke parpol A maka parpol B tidak masuk," imbuh dia.
Seperti diketahui, dari hasil pengawasan verifikasi administrasi (vermin) parpol di aplikasi Sipol oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purworejo ditemukan sejumlah kejanggalan lain selain data ganda eksternal.
Yakni, ada pula nama kepala desa dan perangkat desa yang masuk menjadi anggota parpol. Selain itu, didapati nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota parpol dalam Sipol.
Terkait pencatatan nama, dia meminta agar mengecek data dirinya di Sipol. Jika keberatan masuk keanggotaan parpol ada menu tanggapan masyarakat. Dengan menulis pada blanko form identitas lengkap. “Nanti, kami bisa melihat tanggapan masyarakat dan akan kami klarifikasi yang bersangkutan dengan parpol yang bersangkutan," ungkapnya.
Hasil dari klarifikasi tersebut, akan dibuatkan berita acara dan akan diunggah agar dibaca oleh KPU RI. "Di sana akan dikomunikasikan dengan DPP dan DPP itulah yang akan menghapus," sebut dia.
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi, Bawaslu Purworejo Rinto Hariyadi menyebutkan, pihaknya mendorong tindaklanjut penghapusan nama yang masuk dalam Sipol yang diklarifikasi KPU Purworejo melalui mekanisme tanggapan masyarakat. "Nama-nama yang sudah diklarifikasi dan menyatakan bukan sebagai anggota atau pengurus parpol mestinya bisa segera dihapus dari Sipol," tegasnya. Hal itu penting agar tahapan selanjutnya tidak terkendala. Salah satunya terkait tahapan pendaftaran penyelenggara badan ad hoc baik di bawaslu kabupaten atau kota maupun di jajaran KPU kabupaten atau kota. (han/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer