Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kebumen Cokro Aminoto menyebut, besaran nilai anggaran yang bakal diterima setiap desa beragam. Tergantung dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Misalnya, setiap desa yang memiliki kurang dari seribu DPT, maka akan mendapat anggaran Rp 21 juta.
Cokro menerangkan, sejatinya Pilkades akan menerapkan sistem e-voting. Namun karena pertimbangan biaya mahal, rencana tersebut akhirnya diurungkan. "Rencana itu kita tunda, karena harus menggunakan perangkat komputer dengan biaya miliaran rupiah," jelasnya, Rabu (24/5).
Cokro menyebut, proses pilkades serentak akan dimulai pertengahan Juli mendatang. Diawali tahapan pendaftaran, seleksi hingga masa kampanye. Adapun rencana pelantikan kepala desa terpilih bakal berlangsung pada November 2023. "Calon kades maksimal diisi tiga orang. Kalau lebih tiga orang, maka ada seleksi tambahan," pungkasnya.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, meski Pilkades serentak berlangsung masih cukup lama, pada September mendatang. Anggaran sebagai pendukung kegiatan telah disediakan. "Anggaran kita siapkan sebesar Rp 1,2 Miliar," kata Arif, saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda di Pendopo Kabumian, Selasa (23/5).
Arif menyebut, jumlah desa di Kebumen sebanyak 449 desa. Pelaksanaan di 49 itu karena masa jabatan kades sudah selesai. Sedangkan sisa desa yang belum melaksanakan Pilkades, akan digelar pada 2025.
Sejauh ini, kata Arif, pemkab bersama lintas sektoral terus menjalin koordinasi sebagai bentuk persiapan menghadapi Pilkades serentak. "Seluruh stakeholder harus saling memonitor pelaksanaan tahapan. Pastikan semua tahapan berlangsung aman dan tenteram," katanya.
Dia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkades serentak. Terutama ancaman resiko terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat. Arif juga mengingatkan tentang potensi perpecahan antar kelompok masyarakat. "Biasanya terjadi kerawanan permasalahan dalam hal pendaftaran bakal calon, pendaftaran pemilih, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, serta pasca pemungutan suara," bebernya.
Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya akan membentuk tim pengawasan di tingkat kecamatan. Tim ini bertugas memfasilitasi serta mengawal jalannya pelaksanaan Pilkades serentak.
Dia meminta, bagi kepala desa yang memasuki masa purna tugas, agar menyelesaikan tanggungjawab administrasi. Dengan menyusun laporan akhir masa jabatan sesuai ketentuan berlaku. "Perlu dicermati dan disikapi jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades," sambungnya. (fid/pra)
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
