Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Raperda Bakal Digarap Masa Sidang Pertama DPRD Kebumen

M
Penulis: Muhammad Hafied❯
DPRD Kebumen
DPRD Kebumen

 


Advertisement

KEBUMEN - DPRD Kebumen bersama Pemkab Kebumen telah menjadwalkan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada masa sidang pertama tahun 2025. Kelima bakal regulasi tersebut terdiri dari dua insiatif DPRD dan tiga di antaranya usulan Pemkab Kebumen.

 

Wakil Ketua DPRD Kebumen Fitria Handini mengatakan, DPRD Kebumen melalui Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) sebelumnya telah menentukan mana saja draf Raperda yang akan dibahas. Ia juga meminta alat kelengkapan dewan pro aktif untuk menyelesaikan lima raperda tersebut. "Setelah ini draf kami serahkan ke setiap fraksi untuk menjadi bahan pemandangan fraksi," jelas Handini saat rapat paripurna penyampaian Raperda, Selasa (7/1).

Adapun dua Raperda inisiatif DPRD adalah tentang perlindungan anak. Lalu, terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan Raperda usulan eksekutif meliputi Raperda tentang perusahaan perseroan daerah BPR Bank Kebumen, penyertaan modal pada BUMD serta penyerahan dan pengelolaan prasarana dan sarana ulititas umum perumahan. Raperda tersebut telah tertuang melalui Keputusan DPRD Kebumen Nomor 170/39 Tahun 2024 tentang Propem Perda Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

 

Advertisement

Handini mengatakan, sebelum disepakati menjadi raperda atas prakarsa DPRD, dua draf raperda tersebut telah dibahas secara internal. Materi raperda disampaikan kepada pimpinan DPRD dan diteruskan ke Bapem Perda untuk kajian lebih lanjut.

Proses berikutnya pengusul memberikan penjelasan, kemudian fraksi diberi kesempatan memberikan koreksi atau masukan. Proses terakhir ada tahapan jawaban fraksi hingga pengambilan keputusan. "Untuk tiga raperda dari eksekutif diserahkan ke legislatif. Raperda dari DPRD kami  sampaikan ke bupati sebagai bahan penyusunan pendapat," terang Handini.

 

Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menjelaskan, tiga raperda atas usulan eksekutif merupakan suatu kebutuhan. Di mana dua raperda masing-masing berkaitan dengan kemandirian ekonomi dari sisi pendapatan asli daerah. Menurutnya, bank milik daerah dan BUMD menjadi instrumen penting pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

 

Peran keduanya juga tidak lepas untuk menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah. Ia berharap dari usulan raperda tersebut dapat segera ditetapkan sebagai payuh hukum. Sehingga kahadiran raperda tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kebumen. "Raperda telah kami usulkan untuk dibahas bersama. Salah satunya penjelasan dalam rapat paripurna," kata Ristawati. (fid)

Advertisement

Artikel Terkait

Tertib Administrasi tapi Jangan Abai Aspirasi, Pemkab Kulon Progo Diminta Komunikasi dengan Pemprov

Tertib Administrasi tapi Jangan Abai Aspirasi, Pemkab Kulon Progo Diminta Komunikasi dengan Pemprov

Tertib Administrasi tapi Jangan Abai Aspirasi, Pemkab Kulon Progo Diminta Komunikasi dengan Pemprov DIY

Lansia asal Purworejo Ditemukan Meninggal di Lapak Gombong, Diduga karena Sakit

Lansia asal Purworejo Ditemukan Meninggal di Lapak Gombong, Diduga karena Sakit

Seorang lansia berusia 67 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah lapak penjual meja dan kursi kayu yang berada di Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Selasa, (17/11). Penemuan sesosok mayat pria itu kini telah ...

Lama Tak Diguyur Hujan, Enam Kejadian Bencana di Kebumen usai Hujan Deras 

Lama Tak Diguyur Hujan, Enam Kejadian Bencana di Kebumen usai Hujan Deras 

Warga Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam melaksanakan kerja bakti membersihkan material longsor. (Dokumentasi BPBD Kebumen)  

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer