Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanpa Gejala 218, Dengan Gejala 36

A
Penulis: Administrator❯
ANTUSIAS: Warga mengikuti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan RSU Aisyiyah Purworejo di Balai Desa Bedono Karangduwur, Kemiri, kemarin (7/12). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
ANTUSIAS: Warga mengikuti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan RSU Aisyiyah Purworejo di Balai Desa Bedono Karangduwur, Kemiri, kemarin (7/12). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Bupati Purworejo Agus Bastian kembali mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penanganan virus korona (Covid-19). Kali ini surat edaran yang diterbitkan berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) mikro.

Surat edaran tersebut bernomor 443/811/2021 tentang PPKM Mikro di Kabupaten Purworejo. Hal itu menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 443.5/0002350 tentang PPKM Mikro di Jawa Tengah.

Surat edaran tersebut dimaksudkan untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Kabupaten Purworejo. Hingga kini kasusnya belum melandai.

Berdasar pantauan Radar Purworejo melalui website covid-19.purworejokab.go.id pada Jumat (12/2), kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Purworejo per Kamis (11/2) tercatat 4.281 orang. Rinciannya, tanpa gejala (OTG) ada 218 orang, dengan gejala 36 orang, meninggal dunia 145 orang, dan selesai isolasi 3.882 orang.

Implementasi PPKM mikro dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang lebih ketat. "Sebenarnya Purworejo bukan termasuk zona sasaran PPKM berbasis mikro, karena statusnya orange. Dari 494 desa kelurahan, 364 diantaranya masuk zona hijau," ungkap Bupati Bastian dalam Rakor Satgas Covid-19 Kabupaten Purworejo di Ruang Bagelen Setda Purworejo (9/2).

Dalam surat edaran tersebut, Bastian mengintruksikan para camat untuk menfasilitasi dan mengkoordinasikan puskesmas dan seluruh relawan di wilayahnya untuk melakukan pelacakan kasus. Selain itu, memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri wilayahnya.

"Operasionalnya sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Surat tersebut juga menegaskan pentingnya memonitor pemenuhan kebutuhan jamnian hidup masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di desa atau kelurahan. Juga, melakukan supervisi dan melaporkan secara reguler pelaksanaan PPKM mikro di desa dan kelurahan ke posko kabupaten.

"Dengan mengoptimalkan peran Jogo Tonggo dan melaporkan kegiatan PPKM mikro kepada camat masing-masing," ujar dia.

Restoran atau rumah makan maksimal beroperasi hingga pukul 20.00. Ini berlaku untuk layanan di tempat atau pesan antar.

Sedangkan pusat perbelanjaan maksimal buka sampai pukul 20.00. Aturan ini diterapkan untuk supermarket atau toko modern.

Destinasi wisata wajib menerapkan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30 persen dari kapasitas normal. Jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 15.00.

Hal itu berlaku pula untuk usaha pariwisata seperti tempat makan, warnet, kafe, tempat olahraga, dan kegiatan usaha sejenis. Jumlah pengunjung maksimal 30 persen dan maksimal buka sampai pukul 20.00.

Operasional pasar tradisional wajib menerapkan prokes ketat. Kegiatan kontruksi diizinkan beroperasi 100 persen dengan prokes ketat. Kegiatan tempat ibadah harus menerapkan prokes ketat. Kegiatan di fasilitas umum dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.

Surat edaran bupati juga mengatur operasi penegakkan disiplin prokes secara reguler. Operasi melibatkan anggota Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait. (han/amd)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dimulai sejak 2018, Gedung Baru SMPN 1 Wates Siap Ditempati Tahun Ajaran Baru 2026/2027   

Dimulai sejak 2018, Gedung Baru SMPN 1 Wates Siap Ditempati Tahun Ajaran Baru 2026/2027  

Pekerja masih melakukan pembangunan landscape di SMPN 1 Wates.Dimulai sejak 2018, Gedung Baru SMPN 1 Wates Siap Ditempati Tahun Ajaran Baru 2026/2027  

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer