Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdikpora Bebaskan Pilihan Seragam

A
Penulis: Administrator❯
CONTOH BAIK: Seorang warga berjalan di kawasan perkotaan Purworejo kemarin (22/7). (JIHAN ARON VAHERA/RADAR PURWOREJO)
CONTOH BAIK: Seorang warga berjalan di kawasan perkotaan Purworejo kemarin (22/7). (JIHAN ARON VAHERA/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo membebaskan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memilih atau menggunakan seragam dan atribut tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu. Sikap ini seagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerinta Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dindikpora menerbitkan Surat Edaran Nomor 420.1/228/2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dindikpora Purworejo.

SKB yang diterbitkan 3 Februari lalu tersebut ditandatangani tiga menteri. Yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kepala Dindikpora Kabupaten Purworejo Sukmo Widi Harwanto mengimbau kepala satuan pendidikan di lingkungan Dindikpora Purworejo untuk memperhatikan terkait ketentuan seragam atau atribut sekolah. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam atau atribut.

"Tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu," ungkapnya kemarin (16/2).

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Mereka bebas memilih atau menggunakan seragam dan atribut tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu.

"Satuan pendidikan tidak boleh mewajibkan, memerintah, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu," tegas dia.

Menuutnya, setiap satuan pendidikan di Kabupaten Purworejo wajib mencabut peraturan, keputusan instruksi, kebijakan, ataupun imbauan tertulis terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang bertentangan dengan edaran tersebut. "Paling lama 30 hari kerja terhitung sejak Rabu (3/2) lalu," ungkapnya.

Dia mengatakan bakal ada sanksi bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sanksi diberikan jika tidak melakukan pencabutan keputusan terkait ketentuan seragam yang bertentangan dengan edaran tersebut. Sanksi yang diberikan berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan. (han/amd)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer