Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SKB yang diterbitkan 3 Februari lalu tersebut ditandatangani tiga menteri. Yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Kepala Dindikpora Kabupaten Purworejo Sukmo Widi Harwanto mengimbau kepala satuan pendidikan di lingkungan Dindikpora Purworejo untuk memperhatikan terkait ketentuan seragam atau atribut sekolah. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam atau atribut.
"Tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu," ungkapnya kemarin (16/2).
Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Mereka bebas memilih atau menggunakan seragam dan atribut tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu.
"Satuan pendidikan tidak boleh mewajibkan, memerintah, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu," tegas dia.
Menuutnya, setiap satuan pendidikan di Kabupaten Purworejo wajib mencabut peraturan, keputusan instruksi, kebijakan, ataupun imbauan tertulis terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang bertentangan dengan edaran tersebut. "Paling lama 30 hari kerja terhitung sejak Rabu (3/2) lalu," ungkapnya.
Dia mengatakan bakal ada sanksi bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sanksi diberikan jika tidak melakukan pencabutan keputusan terkait ketentuan seragam yang bertentangan dengan edaran tersebut. Sanksi yang diberikan berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan. (han/amd)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
