Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Diubah Sepuluh Kali

A
Penulis: Administrator❯
FOKUS: Suasana rapat paripurna beragenda mendengarkan pandangan umum fraksi di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (5/3). (BUDI AGUNG/RADAR PURWOREJO)
FOKUS: Suasana rapat paripurna beragenda mendengarkan pandangan umum fraksi di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (5/3). (BUDI AGUNG/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo bersuara keras menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (5/3). Fraksi tersebut menilai tim penyusun anggaran kurang cermat dan teliti.

FPDIP menyebut adanya sepuluh kali perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yakni, sembilan kali melalui peraturan bupati Purworejo dan sekali pada APBD perubahan.

"Meskipun perubahan penjabaran APBD adalah suatu hal yang wajar dalam suatu ABPD karena perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan, akan tetapi apabila dilakukan sampai sebanyak sepuluh kali maka hal ini menunjukkan kurang cermat dan kurang jelinya tim penyusun anggaran eksekutif," kata juru bicara FPDIP Erwin Sulistiyani.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi. Hadir Bupati Purworejo Agus Bastian.

Erwin menegaskan, adanya perubahan APBD terhadap target pendapatan berasal dari hasil retribusi daerah target pada APBD murni sebesar Rp 17,371 miliar. Sedangkan pada perubahan kedua mengalami perubahan menjadi Rp 117,371.529.000.

Target tersebut masih dimunculkan lagi perubahan ketiga yakni Rp 17,371 miliar. Perubahan keempat kembali terjadi menjadi Rp 9 miliar. Selanjutnya pada perubahan APBD kembali mengalami perubahan target menjadi Rp 11,693 miliar.

Dia melihat dalam perubahan kedua target pendapatan terhadap hasil retribusi daerah tersebut menunjukan bahwa tim penyusun anggaran eksekutif kurang cermat dan kurang jeli melihat perkembangan situasi dan kondisi. Terlebih, pada realisasi pendapatan atas hasil retribusi daerah tersebut dapat tercapai sebesar Rp 12,207 miliar atau 104,39 persen dari target pendapatan.

Dalam Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020, FPDIP melihat Pemkab Purworejo masih menunjukkan tingkat ketergantungan anggaran yang sangat besar terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari tidak sebandingnya kenaikan pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan kenaikan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat.

FPDIP juga menegaskan adanya sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp 114,006 miliar terlalu besar. Hal tersebut menunjukan kurang efektifnya kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau karena perencanaan anggaran yang kurang optimal. Ini membuat sisa anggaran belanja yang sangat besar.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Budi Sunaryo meminta pemkab bisa menggali sumber pendapatan yang lebih optimal di tahun mendatang. FPKB berendapat hingga saat ini pemkab perlu mengoptimalkan strategi baru dalam peningkatan pendapatan asli saerah baik secara intensif maupun ekstensif.

"Pengelolaan pendapatan yang kurang efektif dan masih terdapat beberapa permasalahan. Penyesuaian peraturan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan mengakibatkan pelaksanaan program terkendala," kata Budi.

Meskipun banyak memberikan catatan, kedua fraksi tersebut bisa menerima LKPJ 2020. Fraksi-fraksi lainnya yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Persatuan Sejahtera juga menyatakan menerima. Mereka siap melanjutkan LKPJ 2020 ke tingkat pembahasan selanjutnya. (udi/amd)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer