Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga juga mempertanyakan surat Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Lahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN kepada BPN Jawa Tengah. Surat itu berisi tentang tidak adanya istilah appraisal (taksiran nilai properti) ulang. Artinya, pembayaran ganti rugi sesuai dengan penilaian appraisal lama.
Sedikitnya ada tiga ratus warga yang bergabung dalam aksi kali ini. Mereka berasal dari tujuh desa terdampak. Mereka datang menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus.
Mereka juga melengkapi diri dengan berbagai atribut. Sejumlah perwakilan warga akhirnya diizinkan masuk ke kantor BPN Kabupaten Purworejo untuk beraudiensi dengan pihak BPN Kabupaten Purworejo dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).
"Maksud kedatangannya kami yakni menagih janji untuk yang kedua kali. Kami ingin kepastian kapan ganti rugi akan dibayarkan," ucap Ketua Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo di sela aksi.
Dijelaskan, warga juga mempertanyakan surat yang menganulir hasil review appraisal yang telah disepakati warga dengan pemerintah. Kebijakan itu juga membuat khawatir warga yang lahannya belum dilakukan penilaian.
"Warga khawatir, nanti hasil appraisal berbeda dengan nilai 1.500 bidang yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan," jelasnya.
Menurutnya, BPN harus segera memberikan kepastian kapan pembayaran dilakukan. Meskipun, BPN tetap harus menunggu surat diskresi dari Menteri ATR/BPN terkait pembayaran sesuai hasil kesepakatan yang berdasarkan informasi segera ditandatangani.
"Kemarin yang sudah jelas dan ada berita acaranya saja belum terbayarkan. Gimana yang ini? Tapi, kami coba berprasangka baik," ujarnya.
Kepala BPN Kabupaten Purworejo Eko Suharto mengungkapkan, pemerintah sudah berupaya cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tepatnya, setelah warga melakukan aksi pertama mendatangi kantor BPN pada 24 Februari lalu.
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN beberapa kali melakukan koordinasi. Keputusannya yakni Menteri ATR/BPN akan mengambil diskresi untuk segera melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang dibuat.
"Kementerian mempertimbangkan berbagai aspek dan mencoba melangkah dengan hati-hati. Yang pasti, apa yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan akan dipenuhi. Kami juga menerima informasi jika Menteri ATR/BPN segera akan menandatangani surat diskresi itu.
Apanila surat diskresi sudah turun maka pembayaran dapat segera dilaksanakan. ”Kalau surat diskresi turun, kami segera buat surat untuk mencabut pembayaran kepada LMAN (lembaga Manajemen Aset Negara), agar nanti LMAN bisa segera menjadwalkan. Dasar kami tetap diskresi menteri," ungkapnya. (tom/amd)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



