Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lagi, Warga Tagih Kepastian Bayar

A
Penulis: Administrator❯
TAGIH JANJI LAGI: Warga terdampak pembangunan Bendungan Bener yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) saat mendatangi Kantor BPN Kabupaten Purworejo kemarin (9/3). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
TAGIH JANJI LAGI: Warga terdampak pembangunan Bendungan Bener yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) saat mendatangi Kantor BPN Kabupaten Purworejo kemarin (9/3). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
RADAR  PURWOREJO - Ratusan warga yang tanahnya terdampak pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo kemarin (9/3). Tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), mereka meminta kepastian pembayaran ganti rugi tanah terdampak bendungan yang nilainya telah disepakati.

Warga juga mempertanyakan surat Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Lahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN kepada BPN Jawa Tengah. Surat itu berisi tentang tidak adanya istilah appraisal (taksiran nilai properti) ulang. Artinya, pembayaran ganti rugi sesuai dengan penilaian appraisal lama.

Sedikitnya ada tiga ratus warga yang bergabung dalam aksi kali ini. Mereka berasal dari tujuh desa terdampak. Mereka datang menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus.

Mereka juga melengkapi diri dengan berbagai atribut. Sejumlah perwakilan warga akhirnya diizinkan masuk ke kantor BPN Kabupaten Purworejo untuk beraudiensi dengan pihak BPN Kabupaten Purworejo dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

"Maksud kedatangannya kami yakni menagih janji untuk yang kedua kali. Kami ingin kepastian kapan ganti rugi akan dibayarkan," ucap Ketua Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo di sela aksi.

Dijelaskan, warga juga mempertanyakan surat yang menganulir hasil review appraisal yang telah disepakati warga dengan pemerintah. Kebijakan itu juga membuat khawatir warga yang lahannya belum dilakukan penilaian.

"Warga khawatir, nanti hasil appraisal berbeda dengan nilai 1.500 bidang yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan," jelasnya.

Menurutnya, BPN harus segera memberikan kepastian kapan pembayaran dilakukan. Meskipun, BPN tetap harus menunggu surat diskresi dari Menteri ATR/BPN terkait pembayaran sesuai hasil kesepakatan yang berdasarkan informasi segera ditandatangani.

"Kemarin yang sudah jelas dan ada berita acaranya saja belum terbayarkan. Gimana yang ini? Tapi, kami coba berprasangka baik," ujarnya.

Kepala BPN Kabupaten Purworejo Eko Suharto mengungkapkan, pemerintah sudah berupaya cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tepatnya, setelah warga melakukan aksi pertama mendatangi kantor BPN pada 24 Februari lalu.
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN beberapa kali melakukan koordinasi. Keputusannya yakni Menteri ATR/BPN akan mengambil diskresi untuk segera melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang dibuat.

"Kementerian mempertimbangkan berbagai aspek dan mencoba melangkah dengan hati-hati. Yang pasti, apa yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan akan dipenuhi. Kami juga menerima informasi jika Menteri ATR/BPN segera akan menandatangani surat diskresi itu.

Apanila surat diskresi sudah turun maka pembayaran dapat segera dilaksanakan. ”Kalau surat diskresi turun, kami segera buat surat untuk mencabut pembayaran kepada LMAN (lembaga Manajemen Aset Negara), agar nanti LMAN bisa segera menjadwalkan. Dasar kami tetap diskresi menteri," ungkapnya. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Pemkab Sleman Imbau Pelajar Tak Ikut Demo, Sekda Sleman Abu Bakar: Mending Sekolah, Ben Pinter

Pemkab Sleman Imbau Pelajar Tak Ikut Demo, Sekda Sleman Abu Bakar: Mending Sekolah, Ben Pinter

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman Abu Bakar mengimbau pelajar tetap bersekolah dan fokus belajar di tengah aksi unjuk rasa yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Imbauan tersebut ...

Aksi Arogan Ajudan Gubernur Kaltim Jadi Sorotan dalam Demo Mahasiswa GMNI Samarinda

Aksi Arogan Ajudan Gubernur Kaltim Jadi Sorotan dalam Demo Mahasiswa GMNI Samarinda

Seorang ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak viral dimedia sosial. Ia disebut bersikap arogan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda di komplek Pemerintah Pro

Desak Tambang Pasir Dihentikan, Masyarakat  Argodadi Bantul Ikut Demo di Tuksono Kulon Progo

Desak Tambang Pasir Dihentikan, Masyarakat Argodadi Bantul Ikut Demo di Tuksono Kulon Progo

Kegeraman warga terhadap aktivitas tambang pasir di Sungai Progo, Padukuhan Karang, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo memuncak. Puluhan warga menggelar demonstrasi dan menuntut operasional tambang dihentikan Sabtu (26/9)...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer