Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dwi Wahyudi, seorang mitra asal Desa Lubang Sampang, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, menyebut membayar sebanyak Rp 600 ribu ke KOIN. Uang tersebut untuk uang muka adendum dua kandang pada 23 Agustus 2020.
Ditemui saat melakukan pengambilan jaminan sertifikat dan Letter C tanah, Dwi menyatakan, biaya itu wajib dibayar. Sebab, dalam memorandum of understanding (MoU/nota kesepakatan) saat pengajuan awal dia hanya mengajukan empat unit kandang. Namun, ternyata setelah lahan diukur dinyatakan muat untuk mendirikan delapan kandang.
"Lalu saya ditawari, kalau mau tambah empat unit kandang lagi, bisa. Tapi, ada biaya adendum per satu kandang Rp 300 ribu. Saat itu saya setuju dan diminta biaya lima puluh persen dulu atau Rp 600 ribu untuk adendum karena pengajuan empat jadi delapan kandang. Jadi, ada empat (kandang) yang harus dibayarkan," kata Dwi.
Meski sudah membayar biaya adendum, hingga saat ini kandang tak kunjung selesai dibangun dan diisi domba. "Baru diumpak. Kalau kandangnya belum sama sekali," tambah Dwi.
Hal serupa dialami Pito, 55, warga Pangenrejo, Kecamatan Purworejo. Dia memiliki lokasi kandang di Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi.
Dia mengajukan delapan kandang saat kesepakatan awal. Namun, dia menambah dua puluh kandang dengan jumlah biaya adendum sekitar Rp 3,6 juta. Uang muka yang sudah dibayarnya ke KOIN baru Rp 300 ribu.
"Sudah bayar dan ada kuitansinya. Saya ada di dua lokasi. Sampai sekarang umpak juga belum ada," kata Pito.
Pito baru menyadari kejanggalan yang terjadi. Menurutnya, aturan adendum dengan tambahan biaya itu aneh.
"Anehnya, dari awal harusnya kita menyodorkan berkas. Kan ada denah lokasi dan harusnya yang menentukan pihak KOIN. Kita kan belum tahu ukuran dan speknya," tambahnya.
Pembayaran dengan jumlah belasan juta rupiah dialami mitra lainnya yakni Imlais Wiski Bagasworo. Warga Desa Cengkawakrejo, Kecamatan Banyuurip, ini, mengaku telah membayar sekitar Rp 14 juta. Uang tersebut untuk biaya penambahan sebanyak 59 unit kandang dari pengajuan awal yang hanya disetujui tiga kandang.
"Jadi, totalnya saya 62 unit. Untuk adendum sudah bayar empat belas jutaan lah. Ada kuitansi. Sampai sekarang kandang yang sudah dibangun baru 14 dari 62 unit di Desa Cengkawakrejo," kata Bagasworo.
Mitra lainnya, Imam Ngaliman Hakim, mengaku enggan melakukan adendum mengingat belum ada kepastian pengisian kandang. Saat itu, warga Desa Wonorejo Kulon, Kecamatan Butuh, tersebut mendapatkan informasi soal adendum melalui pihak kontraktor pembangun kandang. Informasi tersebut menyebutkan jika kandang ingin segera dibangun maka harus melakukan adendum.
"Dibilangin kalau kandang mau dibangun cepat harus adendum. Itu dulu info dari pemborong atau kontraktor pembangun kandang, tapi kalau mau bayar ke KOIN. Saya suruh buka lokasi lima puluh kandang. Areal sudah tersedia. Tapi, saya belum mau," kata Imam.
Sejumlah mitra tersebut berharap segera ada kepastian realisasi pembangunan kandang dan pengisian domba. Hal itu agar kerugian yang mereka tanggung tidak terus bertambah.
Sementara itu, Manajer Kemitraan KOIN Purworejo Nanang Suwito saat dikonfirmasi membenarkan adanya biaya adendum untuk penambahan kandang. Namun, aturan kesepakatan itu tidak bersifat mengikat. Melainkan, kesepakatan bersama antara mitra dengan KOIN.
"Adendum itu ketika mitra mengharapkan penambahan kandang di luar kuota MoU. Ketika mitra tidak mau adendum, kita sesuai MoU awal," jelas Nanang.
Disebutkan, biaya adendum Rp 300 ribu untuk penambahan setiap satu unit kandang. Biaya itu untuk mengurus legalitas di notaris karena aturan itu tidak masuk dalam MoU awal.
"Biaya per unit, tidak dapat dikolektifkan karena berpotensi menimbulkan kecemburuan para mitra yang menghendaki jumlah kandang berbeda. Jadi, adendum itu kondisional," tambahnya.
Nanang mengaku tidak hapal secara detail jumlah mitra yang telah melakukan adendum. Ada sekitar 30 mitra. Dari jumlah itu, ada juga yang melakukan adendum dengan lahan pindah.
"Kita juga tidak mengharuskan lunas. Ada yang DP (down payment/uang muka), ada yang lunas," kata Nanang. (udi/amd)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


