Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perjuangkan Nasib Perawat Honorer

A
Penulis: Administrator❯
BERJUANG: DPD PPNI Kabupaten Purworejo saat beraudiensi di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (28/3). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
BERJUANG: DPD PPNI Kabupaten Purworejo saat beraudiensi di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (28/3). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Perawat honorer merupakan salah satu garda terdepan dalam menghadapi pandemi virus korona (Covid-19). Untuk itu, mereka laik mendapat perhatian dari pemerintah.

Mereka sangat berisiko terpapar korona. Namun, masih banyak perawat yang bergaji minim. Bahkan, di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Nasib para perawat honorer itu memantik DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Purworejo angkat bicara. "Tidak sedikit dari kami yang gajinya di bawah Rp 500 ribu per bulan. Tercatat ada 301 perawat yang kini menyandang status honorer, sudah selayaknya kami direkrut menjadi PPPK (pegawai kontrak dengan perjanjian kerja). Terutama yang sudah berusia di atas 35 tahun dengan masa kerja lama," kata Ketua DPD PPNI Kabupaten Purworejo Heru Agung Prastowo saat beraudiensi di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (28/3).

DPD PPNI mencoba memperjuangkan nasib para perawat tersebut. Mereka berkoordinasi dengan Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI), yang sejauh ini cukup getol memperjuangkan nasib perawat honorer untuk lolos menjadi PPPK.

"Kami bersama GNPHI sudah beraudiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan. Salah satunya berharap ada regulasi khusus yang mengatur perekrutan PPPK, khusus perawat yang usianya di atas 35 tahun dan mempunyai masa kerja yang lama," jelasnya.

Menurutnya, kepastian update data tiap tahun perawat honorer untuk memastikan teralokasi formasi rekrutmen PPPK harus menjadi perhatian. "Harapannya seluruh perawat honorer di Purworejo bisa diterima sebagai PPPK. Sebab, Purworejo juga belum ada formasi CPNS khusus perawat," ujarnya.

Ditambahkan, kesejahteraan perawat sudah seharusnya menjadi perhatian dewan. Sebab, tenaga medis berada di paling depan dalam penanganan korona selama masa pandemi Covid-19.

"Kami berharap ada perhatian dari Pemkab Purworejo. Aspirasi ini kami minta bisa dikawal oleh wakil kami yang duduk di dewan," ucapnya.

Langkah DPD PPNI Kabupaten Purworejo mengawal kesejahteraan perawat sudah berjalan lama. Pada 12 Maret lalu, DPD PPNI Kabupaten Purworejo juga sudah melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo. Mereka ditemui langsung Kepala BKD Kabupaten Purworejo Nancy Megawati Hadisusilo dan didampingi Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karier BKD Kabupaten Purworejo Ifan Mochtar Lait serta Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai BKD Kabupaten Purworejo A. Wisnu Pradana.

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menanggapi. Menurutnya, perawat honorer memang pantas untuk dialokasikan ikut dalam PPPK umum. Sebab, ada keterbatasan pengetahuan secara umum. Namun, kemampuan, kompetensi, dan pengabdiannya jauh lebih memadai dibanding perawat yang baru menyelesaikan proses perkuliahan.

"Kami akan usulkan. Proses rekrutmen khusus honorer mendapatkan tambahan poin. Khusus dalam penilaian, jika ikut seleksi PPPK secara umum," ucap didampingi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo Hendricus Karel.

Menurutnya, kesejahteraan perawat honorer harus dicarikan solusi secara rasional. Salah satunya yakni perawat honorer menjadi PPPK. Meski, mengingat hampir semua puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Purworejo sudah memiliki badan layanan umum daerah (BLUD), maka DPRD tidak dapat mengintervensi. "Solusinya, ya hanya rekrutmen PPPK," ujarnya.

Dion menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya segera mengagendakan rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD, Komisi IV, dan eksekutif dengan menghadirkan PPNI dan GNPHI untuk menciptakan kesepahaman. Komisi IV akan selalu berkoordinasi dan mendorong agar tiap tahun BKD mengusulkan formasi kesehatan, khususnya formasi PPPK perawat.

"Karena ke depan, perekrutan 30 persen PNS dan 70 persen PPPK. Maka, kami khususnya Komisi IV, siap mengawal dan akan memperjuangkan nasib perawat honorer," tegas Hendricus. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer