Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kapolres Siap Jawab Apa Adanya

A
Penulis: Administrator❯
SETUJU: Bupati Purworejo Agus Bastian dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (9/8). (Hendri utomo/radar purworejo)
SETUJU: Bupati Purworejo Agus Bastian dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (9/8). (Hendri utomo/radar purworejo)
RADAR PURWOREJO - Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito dilaporkan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) oleh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Mereka merupakan warga yang menolak tambang quarry. Mereka lapor dengan didampingi kuasa hukumnya yakni LBH Jogjakarta.

Kapolres dinilai melakukan pelanggaran HAM dalam insiden bentrok warga dan aparat pada 23 April lalu. Saat itu sedang ada agenda sosialisasi pemasangan patok di desa tersebut.

Kapolres Rizal Marito meengaskan siap menghadapi laporan LBH Jogjakarta ke Komnas HAM tersebut. Kendati, sejauh ini dia belum menerima tanggapan dari Komnas HAM terkait laporan yang disampaikan tersebut.

"Saya akan jawab apa adanya. Kami juga tidak melebih-lebihkan informasinya. Yang terlihat di lapangan saja yang akan kami sampaikan," jelasnya.

Kapolres juga mengaku tidak ada masalah atas pelaporan ini. Menurutnya, hal itu wajar dalam proses pengadaan tanah proyek pembangunan.

"Misalnya, nanti ada proses dari pihak-pihak yang melaporkan atau yang dilaporkan, tentunya kami ikuti saja. Nanti jika ada perkembangan akan kami share," ucapnya.

Melalui kuasa hukum LBH Jogjakarta Yogi Zul Fadhli, warga Desa Wadas penolak tambang telah lapor ke Komnas HAM pada Kamis (29/4). Laporan itu terkait dugaan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau penganiayaan dan atau pelanggaran HAM yang dilakukan Kapolres Purworejo berikut anggotanya di Desa Wadas pada 23 April 2021.

Akibat kejadian tersebut, ada sebelas orang dibawa ke Mapolsek Bener dan kemudian dibawa ke Mapolres Purworejo. "Mereka ditangkap, sejumlah barang juga disita. Belasan orang yang terdiri dari warga sipil, jaringan masyarakat sipil yang bersolidaritas, dan kuasa hukum warga dari LBH Jogjakarta luka-luka," ucap Yogi melalui siaran pers Sabtu (1/5).

Informasi yang diperoleh Radar Purworejo menyebutkan, Komnas HAM disebut-sebut akan meminta keterangan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas terjadinya kekerasan setelah terjadi bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di Desa Wadas pada Jumat (23/4). Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan pemerintah setempat guna mencari solusi atas kejadian tersebut.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, kasus bentrokan di Desa Wadas sudah ditangani langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mediasi menjadi jalan tengah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.

"Bedasarkan informasi, sempat ada sejumlah warga yang diamankan aparat. Namun, sudah dibebaskan. Mudah-mudahan mediasi pemerintah daerah bisa menghasilkan kesepamahaman antara warga masyarakat dengan pelaksanaan proyek tersebut," ucapnya. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer