Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cepat Selesaikan, Jangan Ditunda

A
Penulis: Administrator❯
CONTOH BAIK: Seorang warga berjalan di kawasan perkotaan Purworejo kemarin (22/7). (JIHAN ARON VAHERA/RADAR PURWOREJO)
CONTOH BAIK: Seorang warga berjalan di kawasan perkotaan Purworejo kemarin (22/7). (JIHAN ARON VAHERA/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Sekda Purworejo Said Romadhon punya pesan khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purworejo. Dia berpesan agar setiap ASN harus menerapkan disiplin kerja.

ASN harus secepatnya menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, ASN diminta tidak menunda menyelesaikan pekerjaan.

Pesan tersebut disampaikan Sekda Said dalam halalbilahal ketika hari pertama kerja usai libur Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah di lobi Setda Purworejo kemarin (17/5).

”Seperti hari biasa, setiap ASN harus menerapkan disiplin kerja. Masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00. Selesaikan pekerjaan secepatnya. Jangan ditunda-tunda," tegasnya.

Sejumlah pejabat tampak hadir. Di antaranya, Asisten Administrasi dan Kesra Pram Prasetyo Ahmad dan Plt Asisten Pemerintahan Sri Setyowati.

Said menyatakan, disiplin kerja mencakup sikap dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan persebaran virus korona (Covid-19) yang terjadi saat ini. "Disiplin kerja saat ini juga terkait protokol kesehatan, baik di lingkungan kantor atau saat kegiatan-kegiatan lainnya di luar kantor," tandasnya.

Sementara itu, halalbihalal dilaksanakan sederhana. Kegiatan ini tidak melibatkan banyak ASN. Hanya dihadiri perwakilan dari masing-masing bagian.
Prokes diterapkan dengan ketat. Semua yang hadir menghindari kerumunan dan jaga jarak. Semuanya wajib mengenakan masker, mencuci tangan pakai sabun, atau memakai handsanitizer.

Halalbihalal berlangsung sekitar sepuluh menit. Tidak ada jabat tangan dalam acara tersebut.

"Tidak ada makan minum bersama. Cukup bermaaf-maafan dan tidak bersalaman," ucapnya.

Kasubag Kerjasama Daerah Bagian Pemerintahan Setda Purworejo Taufiq Bagus Setyoko menyatakan, halalbihalal diawali ikrar dan dilanjutkan doa. "Intinya saling bermaaf-maafan. Dan, karena masih pandemi, sengaja tidak ada salaman atau bersentuhan," katanya. (tom/amd)

Pelayanan Publik Harus Profesional

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Sebab, pelayanan publik berhubungan erat dengan layanan kepada masyarakat.

"Ada beberapa permasalahan umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Di antaranya, tidak memahami tugas dan fungsi, curang, boros waktu, penyalahgunaan wewenang, dan berbelit-belit," jelas Sekda Purworejo Said Romadho dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Ruang Arahiwang Setda Purworejo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik harus segera dimulai. Perbaikan bisa dimulai dari perbaikan mindset (pola pikir) individu. Di antaranya, keterampilan, rasa percaya diri, motivasi, dan komitmen.

”Yang harus kita ubah dari sekarang excellent service (pelayanan prima) menjadi fresh reservations,” sebut Said.

Ditegaskan, ada faktor lain yaitu kepemimpinan, sistem, tim dan faktor suasana. Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dari dorongan bimbingan dan dukungan oleh pemimpin. Tim meliputi gabungan dari faktor individu dan faktor kepemimpinan.

"Sistem meliputi dukungan sistem kerja dan sarana prasarana (peraturan yang berlaku). Sedang faktor suasana meliputi bersih, indah, rapi, aman, nyaman, ramah, sopan, proaktif,” papar dia.

Inspektur Kabupaten Purworejo Achmad Kurniawan Kadir mengatakan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan publik di lingkungan Pemkab Purworejo sangat penting. Monev penting untuk menilai dan menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ungkapnya, memberikan rekomendasi berupa langkah perbaikan atas permasalahan yang terjadi. ”Seperti, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menguji rencana dan realisasi capaian SPM (standar pelayanan minimal), menguji efetivitas pelaksanaan kegiatan hingga menguji pelaksanaan SOP (standard operating procedure/prosedur operasional standar),” katanya.

Sementara itu, Kabag Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo Ganis Pramudito menyampaikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mengikutsertakan masyarakat. Yakni, penyelenggara layanan, stakeholder (pemangku kepentingan) pelayanan publik, OMS (organisasi masyarakat sipil) atau LSM (lembaga swadaya masyarakat), pengguna layanan, media masa, dan pakar.

"Antara Juni hingga September ini, tim Ombudsman RI akan melakukan penilaian dengan sampel di delapan kabupaten, termasuk Purworejo. Untuk itu, mari berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan. Termasuk dalam hal pemenuhan standar pelayanan publik,” tegas Ganis. (han/amd)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer