Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mayoritas Honorer Belum Terproteksi

A
Penulis: Administrator❯
FOKUS: Kepala KPPN Purworejo Laurensia Virmani bersama jajaran direksi mengikuti telekonferensi di kantor KPPN Purworejo kemarin (12/7). (Hendri utomo/radar purworejo)
FOKUS: Kepala KPPN Purworejo Laurensia Virmani bersama jajaran direksi mengikuti telekonferensi di kantor KPPN Purworejo kemarin (12/7). (Hendri utomo/radar purworejo)
RADAR PURWOREJO - Mayoritas tenaga kerja honorer di lingkungan Pemkab Purworejo terproteksi jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Sebagian besar tenaga kerja yang lebih dikenal sebagai karyawan non-aparatur sipil negara (ASN) tersebut belum mendapatkannya.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purworejo, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo tercatat kurang lebih 7 persen dari total angkatan kerja. Padahal, jamsostek penting sebagai perlindungan sosial tenaga kerja secara adil, luas, dan merata.

Hal itu terkuak dalam Sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sosialisasi digelar BPJS Ketenagakerjaan Purworejo bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Purworejo di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Purworejo kemarin (7/6).

"Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 diharapkan menjadi spirit pegawai non-ASN," ucap Sekda Purworejo Said Romadhon kemarin (7/6).
Ditegaskan, pekerja di lingkungan Pemkab Purworejo belum seluruhnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Itu mencakup pekerja sektor formal, nonformal, dan pegawai non-ASN.

Menurutnya, ada empat langkah yang akan dilakukan pemkab sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Pertama, menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jamsostek. Kedua, mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk pegawai non-ASN dan penyelenggara pemilihan umum, menjadi peserta aktif program Jamsostek.

Langkah ketiga yakni mendorong komisaris atau pengawas, direksi, dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif Jamsostek. Keempat, melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jamsostek sebagai salah satu kelengkapan.

"Saya meminta kepada para kepala perangkat daerah dan camat lebih memahami Inpres Nomor 2 Tahun 2021 sehingga implementasi peraturan tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Gathot Suprapto menyatakan, sosialisasi digelar untuk menyamakan persepsi dan menyebarluaskan informasi Inpres 2/2021. Kegiatan ini diikuti sekitar empat puluh peserta dari perwakilan unsur organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, dan badan atau lembaga terkait.

Inpres tersebut menegaskan kewajiban yang harus dilaksanakan institusi pemberi kerja untuk melindungi hak-hak tenaga kerja. Khususnya, kalangan non-ASN atau pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Purworejo dinyatakan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih 7 persen dari total angkatan kerja. Ada banyak pekerja yang belum terdaftar dalam Jamsostek.

"Terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini momentum sekaligus spirit dan semangat kita untuk bekerja sama memberikan perlindungan sosial tenaga kerja secara adil, luas, dan merata. Khususnya, kepada pegawai non-ASN," katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Purworejo Rosalina Agustin menegaskan, saat ini total ada 4.020 tenaga pendukung kegiatan dari seluruh OPD dan kecamatan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Kami belum mendapatkan data keseluruhan tenaga non-ASN di Purworejo. Namun, berdasarkan identifikasi sementara, masih cukup banyak yang belum (terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan), baik dari OPD maupun badan," ujarnya.

Dijelaskan, Inpres 2/2021 diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2021. Inpres tersebut secara tegas memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat hingga bupati dan wali kota mendukung optimalisasi program Jamsostek. Tujuannya guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya.

"Di Purworejo, BPJS Ketenagakerjaan terus intensif menjalin komunikasi dengan pemkab untuk mengimplementasikannya. Selain sosialisasi, kami juga berencana melakukan pembahasan MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) sebagai langkah implementasi inpres," jelasnya. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer