Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Sleder Tanggapi Informasi Publik

A
Penulis: Administrator❯
SEPI: Selain di kawasan Alun-Alun Purworejo, pemadaman lampu juga terjadi di sejumlah ruas jalan umum. Di antaranya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, dan Jalan Mayjen Sutoyo. Hanya ada penerangan dari lampu-lampu toko atau warung sebelum tutup hingga pukul
SEPI: Selain di kawasan Alun-Alun Purworejo, pemadaman lampu juga terjadi di sejumlah ruas jalan umum. Di antaranya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, dan Jalan Mayjen Sutoyo. Hanya ada penerangan dari lampu-lampu toko atau warung sebelum tutup hingga pukul
RADAR PURWOREJO - Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo Said Romadhon punya permintaan khusus kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purworejo. Dia meminta jajarannya untuk tidak sleder atau menyepelekan setiap ada permohonan informasi publik dari masyarakat atau lembaga. Sebab, sikap tersebut bisa membuat pemkab sebagai badan publik digugat di Komisi Informasi Pusat.

”Saya sering mengikuti sidang gugatan, hanya karena tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas permintaan informasi publik. Padahal, kalau diberi tanggapan atau jawaban, sudah tidak akan jadi masalah. Meskipun, informasi yang diminta tidak diberikan,” papar Sekda saat pembukaan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan informasi bublik berbasis e-learning di Command Centre Dinkominfo Kabupaten Purworejo Senin (30/8).

Menurutnya, Pemkab Purworejo berkomitmen terkait keterbukaan informasi publik. Komitmen bukan hanya berhenti pada aktivitas prosedural. Namun, komitmen untuk menuju Kabupaten Purworejo yang informatif.

Said mengatakan, hal itu harus diselaraskan oleh setiap pengelola informasi di setiap organisasi perangkat daerah. "Selain itu, perlu juga untuk terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya terkait pengelolaan informasi," ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Kebijakan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik sebaik-baiknya.

Bimtek tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti 42 pejabat atau pelaksana teknis pengelola informasi dan dokumentasi di setiap perangkat daerah. Bimtek ini ditujukan agar peserta mampu memahami keterbukaan informasi publik serta menerapkan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik secara online maupun offline. Selain itu, mengevaluasi transaksi pelayanan publik dan melaksanakan penanganan sengketa pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo Nancy Megawati Hadisusilo menyampaikan, bimtek tersebut terselenggara atas kerja sama BKD Kabupaten Purworejo dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Bimtek akan berlangsung selama dua belas hari kerja.

Nancy menegaskan, sasaran bimtek tersebut adalah terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengelolaan informasi publik. "Sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik,” tandasnya. (han/amd)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Keren! Purworejo Terpilih Jadi Pilot Project Nasional Program Indonesia Sadar Jamu Aman

Keren! Purworejo Terpilih Jadi Pilot Project Nasional Program Indonesia Sadar Jamu Aman

Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan, Pemkab Purworejo Kebut Pembentukan Kantor UPT BPOM Bupati Yuli Hastuti Teken MoU dengan BPOM RI, Siap Hadirkan Kantor UPT di Purworejo Dekatkan Pelayanan Publik, UPT BPOM Bakal Sege

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer